Survei Median Sebut Mayoritas Publik tidak Setuju Ibu Kota Pindah

HASIL survei yang dilakukan Media Survei Nasional (Median) terhadap 1.000 responden di seluruh provinsi Indonesia mengungkap mayoritas publik sebanyak 86,7% sudah mengetahui tentang pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Akan tetapi, mereka ternyata tidak sepenuhnya mendukung pemindahan ibu kota tersebut.

Median mencatat 45,3% publik tidak setuju dengan pemindahan ibu kota. Sementara, hanya 40,7% publik yang setuju dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Jika dirinci lebih lanjut, penduduk di Pulau Jawa yang mendukung pemindahan ibu kota hanya sebesar 30,7%, sedangkan 51,4% tidak setuju.

Sementara itu, penduduk di luar Pulau Jawa sebesar 56% mendukung pemindahan ibu kota dan 35,9% publik tidak setuju dengan itu. Survei tersebut dilakukan pada 26-30 Agustus 2019 terhadap 1.000 responden dengan margin of error 3,09% dan tingkat kepercayaan 95%.

"Ada alasan mengapa mereka tidak setuju dengan pemindahan ibu kota," kata Rico dalam rilis survei Median tersebut di Jakarta, Selasa (3/9).

Pertama, ucap dia, publik merasa Presiden Joko Widodo memiliki agenda prioritas yang lebih mendesak untuk diselesaikan yaitu masalah pengangguran, pemerataan dan situasi ekonomi yang belum begitu baik.

Baca juga: Dukung Ibu Kota Baru, Pipanisasi Gas Trans Kalimantan Dipercepat

Kedua, publik saat ini masih menyoroti perkembangan terakhir yang terjadi di Papua saat ini.

"Ketidakpercayaan diri publik terhadap situasi ekonomi dan perkembangan terakhir di Papua adalah dua alasan utama kenapa publik melihat rencana pemindahan ini tidak terlalu urgent," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan survei mencatat jika sosialisasi pemerintah terhadap rencana pemindahan ibu kota bisa dibilang berjalan dengan baik. Hanya saja, menurut dia, sosialisasi terhadap alasan dan urgensi mengapa ibu kota harus pindah tersebut masih perlu dilakukan dengan baik oleh pemerintah.

"Publik yang usia muda justru agak skeptis, mayoritas penduduk berusia di bawah 40 tahun ngga setuju dengan rencana ini karena sebagian besar penduduk di usia ini bisa kerja dari mana pun. Sehingga logika pemindahan ibu kota dan memastikan ada kerja yang lebih efisien, itu agak bertentangan dengan apa yang mereka lakukan selama ini," tandasnya.(OL-5)