Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
SALAH satu dari 20 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) untuk periode 2019-2023, Irjen Firli Bahuri, mengatakan memiliki banyak terobosan inovatif dan solutif untuk memberantas korupsi hingga ke akarnya.
Bersamaan dengan penyerahan 20 nama Capim KPK kepada Presiden Joko Widodo, Firli yang menjabat Kapolda Sumatra Selatan mengatakan dirinya siap melakukan terobosan yang akan membuat para koruptor ketar-ketir.
"Pemberantasan korupsi yang sekarang dilakukan KPK hanya dengan penindakan melalui upaya OTT (operasi tangkap tangan) dan menurut saya hal tersebut tidak cukup. Harus dilakukan secara integrasi, menyeluruh dan upaya-upaya pencegahan. Selain itu perlu sekali dilakukan monitoring atas pelaksanaan program pemerintah,” terang Firli di Jakarta, Senin (2/9).
Mantan Ajudan Wapres Boediono ini menambahkan, selain upaya-upaya tersebut ada satu upaya yang saat ini belum dilakukan oleh KPK sekarang, yakni melakukan upaya mitigasi.
Menurut Firli, upaya ini merupakan leading sector dalam upaya pencegahan korupsi bersama pemerintah.
“KPK itu harus hadir di garda terdepan dalam pendampingan program pemerintah , KPK harus menjadi mitra pemerintah sejak penyusunan program perencanaan pembangunan, penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bersama pemerintah,” ujar Firli.
Irjenpol ini menambahkan selain upaya tersebut, SDM (Sumber Daya Manusia) KPK juga perlu ditingkatkan dan diberikan pendidikan pelatihan terkait dengan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air.
“Korupsi itu timbul dari keserakahan, kebutuhan, kesempatan dan hukum yang rendah. Karenanya untuk memberantasnya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Langkah inovatif dan solutif untuk KPK itulah yang diperlukan untuk KPK ke depan,” tutur Firli.
Di sisi lain, pegiat antikorupsi Saor Siagian mengatakan, sedikitnya 500 pegawai KPK membubuhka tanda tangan untuk menolak Irjen Firli untuk menjadi pimpinan KPK peridoe 2019-2023.
Saor menegaskan bahwa penolakan tersebut harus menjadi sinyal bagi Panitia Seleksi Capim KPk dalam menyaring sepuluh nama capim KPK yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.
"Saya bayangkan saya bisa suarakan ini bukan hanya 200 tetapi 500, barangkali ini pesan kepada Pansel apakah dia akan memilih orang yang akan ditolak, ya terserah, tetapi itulah peran-peran yang bisa kita lakukan sebagai publik," kata Saor dalam Diskusi Kanal KPK, Rabu (28/8). (OL-09)
Sebanyak 7 Capim KPK Dinyatakan Gugur dalam tes tulis yang digelar, Rabu (31/7).
Peserta capim dan dewas KPK ) harus memiliki visi perbaikan untuk lembaga antirasuah tersebut.
Pantauan di lokasi, para calon pimpinan KPK tampak berdatangan sejak pukul 07.00 WIB. Kemudian, mereka masuk ke ruang ujian pada pukul 08.15 WIB.
ICW harap pansel bisa objektif pilih kandidat Capim KPK
Capim KPK Moch Ali Imron menyiapkan peti mati untuk dirinya sendiri ketika terlibat korupsi jika terpilih dan menjadi salah satu pimpinan di lembaga tersebut.
Lolosnya keempat anggota orang ini semakin menegaskan bahwa TWK yang dilakukan eks pimpinan KPK Firli Bahuri adalah alat untuk menyingkirkan orang-orang berintegritas dan terbaik dari KPK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved