Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PENGAMAT Politik Exposit Strategic, Arif Susanto, mendorong agar pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 tidak hanya dipilih berdasarkan integritas belaka. Lebih dari itu, diharapkan juga memiliki keberanian dalam menindak dan memberantas praktik korupsi di Indonesia.
"Integritas dan keberanian, ini dua hal yang saya pikir sudah lama absen dalam pengelolaan negara kita. Kita butuh tidak hanya orang-orang yang berintegritas, tapi kita juga butuh orang yang berani," ujar Arif dalam sebuah diskusi di Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Matraman, Jakarta Pusat, Minggu (1/9).
Baca juga: Capim KPK yang Lolos Seleksi Dinilai Sudah Kredibel
Menurutnya, manusia setengah dewa tidak pernah ada. Atas hal tersebut, Arif menekankan, tolak ukur dalam memilih pimpinan KPK haruslah yang memiliki figur luar biasa.
"Itu hanya analogi kita untuk menunjukkan bahwa komisioner KPK itu memang harus luar biasa," imbuhnya.
Ia menilai panitia seleksi calon pimpinan (Pansel Capim) KPK saat ini hanya berfokus pada kemampuan teknis di dalam menjaring pimpinan lembaga antirasywah tersebut. Oleh karena itu, tak heran bila kemudian banyak Capim KPK yang kemudian berasal dari institusi penegak hukum, yakni kepolisian dan kehakiman.
Padahal, lanjut Arif, memilih komisioner KPK tidak hanya sekedar memilih orang yang memiliki pemahaman dan pengalaman hukum yang baik. Untuk itu, ia kemudian mempertanyakan apakah polisi maupun hakim memiliki kapasitas yang mumpuni, di tengah tingginya skeptisisme masyarakat terhadap institusi penegakkan hukum dalam memberantas korupsi.
Ia pun berharap agar sembilan anggota Pansel Capim KPK tidak lantas membutakan diri terhadap hal-hal yang sifatnya di luar kemampuan teknis di dalam menjaring calon pimpinan KPK.
"Pansel jangan sampai membutakan diri terhadap hal-hal di luar kemampuan teknis. Ini kritik kita terhadap Pansel," tutupnya. (OL-6)
ICW harap pansel bisa objektif pilih kandidat Capim KPK
Capim KPK Moch Ali Imron menyiapkan peti mati untuk dirinya sendiri ketika terlibat korupsi jika terpilih dan menjadi salah satu pimpinan di lembaga tersebut.
Sebanyak delapan internal Lembaga Antirasuah dinyatakan lolos dalam seleksi administrasi calon pimpinan KPK.
OPTIMISME publik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dibangkitkan agar KPK berubah menjadi lebih baik dan mendapatkan kembali kepercayaan publik.
Hakeng menyebut latar belakang maritim pada calon pimpinan KPK, diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam upaya pemberantasan korupsi.
MANTAN penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap meminta panitia seleksi KPK untuk tidak gegabah dengan meluluskan peserta seleksi pimpinan KPK yang memiliki rekam jejak bermasalah.
Sebanyak 7 Capim KPK Dinyatakan Gugur dalam tes tulis yang digelar, Rabu (31/7).
ICW ingatkan pansel capim kpk tidak mengistimewakan mereka yang mendaftar berlatar belakang penegak hukum.
Lolosnya keempat anggota orang ini semakin menegaskan bahwa TWK yang dilakukan eks pimpinan KPK Firli Bahuri adalah alat untuk menyingkirkan orang-orang berintegritas dan terbaik dari KPK.
Sudirman Said, harap proses kedepannya menjaga transparansi. Sebanyak 236 capim KPK telah dinyatakan lolos seleksi administrasi.
PANITIA Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK untuk periode 2024-2029 mengumumkan sebanyak 236 orang lulus seleksi administrasi capim KPK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved