Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PDI Perjuangan (PDIP) akan memecat Anggota DPR Komisi VI Nyoman Dhamantra. Surat pemecatan Dhamantra sudah disiapkan jika dia telah dipastikan tersangkut kasus rasuah.
"Kalau terkait dengan korupsi OTT (operasi tangkap tangan), sikap PDI Perjuangan sangat jelas kami akan memberikan sanksi pemecatan tidak ada ampun," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Grand Inna Bali Beach, Kamis (9/8).
Baca juga: Anggota DPR Nyoman Dhamantra Ditahan KPK
Hasto mengatakan, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, sudah memerintahkan agar kader yang tersangkut kasus korupsi tak mendapat sedikit pun toleransi. PDIP juga tak akan memberi bantuan apapun, termasuk bantuan hukum.
Hasto mengatakan, Megawati telah meneken surat pemecatan. Siapa pun kader tersangkut korupsi, namanya tinggal dicatat dalam surat yang telah ditandatangani itu. "Kami tinggal mengisi namanya tetapi SK pemecatan sudah ditandatangani terlebih dahulu dan kami tinggal mengisi nama tersebut," tegasnya.
PDI Perjuangan, kata Hasto, selalu menjadikan kasus korupsi yang menimpa kadernya sebagai otokritik. Terutama untuk rekrutmen kader baru. Pihaknya ingin selalu memperbaiki sistem sehingga tak ada lagi calon koruptor masuk ke PDI Perjuangan.
"Kami melakukan seleksi ketat yang kira-kira tidak memenuhi kualifikasi sebagai kader tidak kami calonkan kembali," ujar dia (Medcom.id/OL-6).
Target utama partai ini adalah mengulang kemenangan besar yang pernah diraih di Bandung
Temuan BPK soal lemahnya cadangan BBM dan LPG memicu respons DPR. Legislator PDIP mendesak pemerintah segera bertindak demi ketahanan energi nasional.
PDI Perjuangan (PDIP) resmi menetapkan Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Penetapan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca wafatnya almarhum Adi Sutarwiyono.
Megawati memberikan perhatian khusus agar kesejahteraan hewan tidak menjadi korban dari sengketa manajemen.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved