Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menggunakan bahasa paling halus untuk memberikan kesempatan kepada Joko Widodo-Ma'ruf Amin memimpin roda pemerintahan lima tahun ke depan.
"Pak Amien mengatakan kita beri kesempatan kepada Pak Jokowi dan kiai Ma'ruf sampai lima tahun, itu bahasa Pak Amien yang paling halus," kata Zulhas di Jakarta, Kamis (18/7).
Ia mengatakan, kalau dimaknai dari penggunaan bahasanya, ada ajakan untuk mendukung dan mendoakan agar Jokowi-Amin sukses memimpin Indonesia agar menjadi lebih baik, adil, dan sejahtera.
Terkait arah politik PAN, dia mengatakan, Indonesia merupakan negara Pancasila sehingga istilah oposisi tidak tepat. Menurut dia, bisa saja partai politik di pusat tidak bersama-sama, tetapi di daerah bersama dalam hal mengusung calon kepala daerah, dan bisa terjadi sebaliknya.
"Misalnya di Lampung, kami dengan Partai Golkar bersama partai-partai lain, di Sulawesi Selatan kami bersama PDIP dan NasDem. Jadi, kita menganut Pancasila, sistemnya musyawarah mufakat, itu bisa sepakat untuk sepakat, bisa juga sepakat atau tidak sepakat," ujarnya.
Baca juga: Diam-Diam, Surya Paloh Sudah Siapkan Nama Calon Pimpinan MPR
Zulhas mengingatkan, Indonesia tidak seperti di Amerika Serikat yang menganut dua partai politik. Karena, sambung dia, Indonesia menganut sistem musyawarah mufakat dan menganut multipartai.
"Jadi saya kira sebagai ketua MPR memang kadang-kadang saya mesti meluruskan di kita itu pemerintahannya bukan seperti AS, tetapi kita adalah sistem musyarawah mufakat dan multipartai. Di sini tidak tetapi di daerah lain kita bisa bersama-sama," katanya.
Ia meminta semua pernyataannya tersebut tidak perlu diartikan macam-macam. (X-15)
Amien mengatakan fungsi ormas keagamaan dikhawatirkan tidak pada koridornya bila menerima perizinan pengelolaan tambang.
Mohammad Amien Rais menilai kebijakan pemberian izin pengelolaan tambang kepada badan usaha organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk bantu keuangan, sebagai jebakan.
Mohammad Amien Rais, tokoh Reformasi, mengkritik kebijakan pemberian izin pengelolaan tambang kepada organisasi keagamaan.
Mohammad Amien Rais, tokoh terkemuka pada era Reformasi, menyatakan kekhawatirannya tentang pemberian izin pengelolaan pertambangan kepada organisasi keagamaan.
Amien Rais memberikan kritik tajam terhadap dinasti politik yang dibangun oleh keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Partai yang dulu saya dirikan bersama teman-teman progresif berakhir menjadi partai ugal-ugalan. Saya betul-betul marah ikhlas. Saya tidak marah emosional."
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved