KPU Siapkan Bukti Terkait Sengketa Pileg

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) siap menghadapi sidang perdana gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). KPU membentuk 5 tim hukum menghadapi 260 perkara yang didaftarkan di MK.

"Tim hukum yang bidang kerjanya dibagi per partai. Kemudian KPU juga sudah melakukan konsolidasi dengan KPU provinsi, kabupaten/kota untuk menyiapkan jawaban (sengketa PHPU Pileg)," ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawan saat dikonfirmasi di Jakarta, kemarin.

Menurut rencana, sidang pemeriksaan pendahuluan dimulai hari ini dengan dibagi tiga ruang sidang panel di Gedung MK. Sebanyak 64 perkara akan disidangkan majelis hakim MK.

"Jadi, prinsipnya KPU kabupaten dan provinsi yang daerahnya disengketakan dalam MK itu diminta menyiapkan kronologi kejadian sesuai dengan dalil yang dimohonkan," katanya.

Selain menyiapkan kronologi, KPU juga mempersiapkan data-data pendukung yang relevan dengan perkara yang ditangani. "Misalnya begini, kabupaten A kan belum tentu kabupaten A dipersoalkan semua, tapi di TPS mananya," sambungnya.

Terpisah, jubir MK Fajar Laksono menyebutkan, MK masih membuka kesempatan para pihak untuk melengkapi atau menambah alat bukti terkait gugatan sengketa. Disebutkan, penambahan alat bukti juga masih bisa dilakukan saat sidang berlangsung sepanjang majelis hakim mengizinkan.

Diketahui, dari 260 perkara, sebanyak 248 perkara diajukan parpol dengan 1 perkara diajukan pemohon dari Partai Berkarya berkaitan dengan parliamentary threshold, dan 1 perkara diajukan kelompok masyarakat adat di Papua. Sementara itu, 10 perkara diajukan calon anggota DPD meliputi 6 provinsi, yaitu Sumatra Utara ada 2, Nusa Tenggara Barat 1, Sulawesi Tenggara 1, Maluku Utara 2, Papua 3, dan Papua Barat 1. (Ins/P-4)