Pimpinan KPK Diharap Moderat dan Miliki Wawasan Kebangsaan

PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode2019-2023 diharapkan memiliki wawasan kebangsaan yang cukup. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius usai menerima Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK yang dipimpin Yenti Garnasih.

Kedatangan Pansel Capim KPK ini bertujuan untuk bekerja sama dengan BNPT membicarakan upaya pencegahan sekaligus meminta bantuan profiling terhadap para kandidat dalam proses seleksi capim (komisioner) KPK yang kemungkinan terindikasi paham radikal.

"Tentunya terhadap pimpinan KPK periode mendatang kami ingin menghasilkan pimpinan yang betul-betul 'clear', moderat, memiliki akhlakul karimah dan betul-betul punya wawasan kebangsaan yang cukup dalam menjaga NKRI ini," ujar Suhardi Alius dalam jumpa persnya usai bertemu Pansel Capim KPK di Kantor BNPT Jakarta, Senin (1/7) petang.

Lebih lanjut Suhardi menjelaskan bahwa proses seleksi capim KPK untuk menilai kandidat yang berkemungkinan terpapar radikalisme akan dilakukan oleh pihaknya sesuai prosedur yang ada dan bersifat rahasia.

"Kami ingin membantu dari sisi moderasi, karena mempertahankan Indonesia yang terdiri atas keanekaragaman ini kan tidak mudah. Nah di sini lah kita membantu untuk memetakan para capim KPK yang sudah mendaftar tersebut. Mekanismenya seperti apa, itu 'rahasia dapur'," ujar Suhardi.
 
Yang pasti, menurut mantan Kabareskrim Polri ini, pihaknya akan melakukan pemetaan terhadap para capim KPK yang sudah mendaftar dan selanjutnya data tersebut bisa digunakan oleh Pansel Capim KPK untuk membandingkan dengan data yang didapat dari instansi lain.

"Nanti ada di tahapan tertentu nama-nama tersebut dapat dikirimkan ke kami, bukan di tahapan awal tapi sudah di tahapan tertentu. Nanti para calon tersebut akan kita telusuri semuannya.

Data tersebut akan kita berikan semuanya ke pansel. Nanti data ini bisa disandingkan oleh pansel tersebut dengan data dari lainnya seperti data dari BIN, Polri, Kejaksaan, hingga BNN.  Metode dan parameternya ada pada kita sebagaimana yang lazim sudah kita laksanakan terhadap Kementerian-kementerian yang lain," tuturnya.

BNPT juga telah menjelaskan mengenai beberapa poin terkait radikal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan seleksi tersebut. Karena makna radikal itu ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. .

"Dari kami yang dimaksud radikal itu adalah radikal yang berperspektif negatif, yakni masalah intoleransi, anti-Pancasila, anti-NKRI, dan penyebaran paham takfiri atau suka mengkafir-kafirkan orang. Itu yang kitasosialisasikan dan kembangkan di BNPT untuk memetakan definisi radikal itu," imbuh Suhardi.

Dikatakan, selama ini kerja sama yang dilakukan BNPT dalam upaya penanggulangan radikalisme tidak hanya dilakukan terhadap Pansel Capim KPK saja. Sebelumnya, BNPTjuga sudah bekerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi guna mengantisipasi dan menanggulangi penyebaran radikalisme di perguruan tinggi.

"Keterlibatan BNPT dalam menyeleksi ini merupakan hal yang lumrah dilakukan. Jadi kita ingin bukan hanya untuk capim KPK saja, tapi kami juga menginginkan semua lini agar bisa ikut memperjuangkan dan mempertahankan eksistensi dari NKRI," tandasnya.

Baca juga: TNI AL dan USPACFLT Tingkatkan Kerja Sama Keamanan Maritim

Hingga hari ini, sudah ada sebanyak 93 kandidat yang mendaftar untuk menjadi capim KPK. Mereka berasal dari erbagai latar belakang seperti advokat, Polri, PNS, pensiunan jaksa, dosen, dan lainnya.

Terkait rencana pertemuan Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK bersama jajaran BNPT, Kepala BNPT menjelaskan bahwa pihaknya nanti akan siap untuk melakukan diskusi dengan WP KPK tersebut. Di mana pihaknya akan menjelaskan mengenai tugas dan fungsi BNPT selama ini.

Sementara Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih, mengatakan bahwa kedatangannya ke BNPT untuk meminta BNPT ikut menyaring para capim KPK periode 2019-2023. Hal ini agar pimpinan KPK mendatang  tak terindikasi radikalisme.

"Hari ini kami menemui jajaran BNPT dan  kita sudah diterima oleh Kepala BNPT. Karena sesuai tahapan yang kita lakukan sejak awal bahwa ada kriteria agar Komisioner KPK tidak terindikasi paham radikal dan bagaimana kriterianya kita serahkan ke BNPT, untuk itu pansel datang ke mari," kata Yenti.

Ia mengatakan bahwa kerja sama yang dilakukan pihaknya bersama BNPT adalah untuk memetakan para capim KPK. Hal ini juga yang diminta oleh Presiden Joko Widodo saat memanggil para anggota pansel ke Istana beberapa waktu lalu.

"Ini untuk mengantisipasi atau melihat dan membaca situasi yang ada pada dinamika di Indonesia karena sejak awal pansel berkepentingan calonnya tidak terindikasi paham radikal ," ucapYenti.

"Pada intinya kriteria itu yang menentukan kami. Selanjutnya kami mengirimkan nama-nama ke BIN, ke KPK, Kapolri, ke Kejaksaan agar dicek apakah ada di polisi yang terindikasi tersangka, di kejaksaan ada yang sedang dituntut, dan sebagainya," ucap Yenti.

Dalam kesempatan tersebut, salah satu anggota Pansel Capim KPK, Hendardi, menyatakan bahwa isu radikalisme diambil untuk menanggapi isu dinamika politik terakhir yang ada di Indonesia.

"Isu radikalisme ini kita ambil sebagai hal yang penting untuk syarat agar tidak terlibat atau dalam istilah lain lebih pentng adalah agar capim tidak mudah diintervensi dalam bentuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan ideologis," tutur Hendardi.

Namun demikian, Hendardi menegaskan bahwa tidak terindikasi paham radikal bukanlah penilaian satu-satunya oleh pansel terhadap capim KPK mendatang, karena ada kriteria lain yang juga menjadi syarat mutlak yang juga harus dipenuhi. (RO/OL-1)