Capim KPK Didominasi Tokoh Daerah

KETUA Panitia Seleksi Calon Pimpinan Capim Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK), Yenti Ganarsih, menyatakan hingga kemarin sudah 27 orang yang mendaftar sebagai bakal calon pimpinan KPK periode 2019-2023.

“Sudah 27 orang, dari macam-macam unsur, dosen, swasta, pensiunan polisi, pensiunan jaksa, dan pegawai negeri sipil (PNS),” kata Yenti saat dimintai konfirmasi di Jakarta, kemarin.

Yenti mengungkapkan peserta yang telah mendaftar itu didominasi dari luar Jakarta. Aksi jemput bola yang dilakukan pansel terbilang berhasil sejauh ini. “Tadi saya sempat ke kantor sekretariat pansel, saya lihat begitu. Bahkan, tadi ada dua orang dari Surabaya,” ungkap Yenti.

Namun, ia mengaku tidak tahu secara detail nama-nama mereka. Dari 27 nama yang tersebut, imbuhnya, belum termasuk sembilan  perwira tinggi Polri seperti diberitakan media massa.

“Yang jelas sembilan nama jenderal yang diberitakan belum ada yang daftar, demikian juga jaksa aktif, belum ada,” paparnya.

Pansel memberikan keleluasaan kepada siapa pun untuk mendaftarkan diru.

Artinya, pihak yang memiliki keinginan untuk mengikuti seleksi dapat menyerahkan berkas pendaftaran ke sekretariat pansel yang terletak di Kemensesneg Gedung 1 lantai 2 Jalan Veteran Nomor 18, Jakarta Pusat 10110. Pendaftaran dibuka mulai pukul 09.00-15.00 WIB pada setiap hari kerja atau melalui email panselkpk2019@setneg.go.id.

Sejumlah persyaratan harus dipenuhi calon berdasarkan Pasal 29 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Di antaranya warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan.

Syarat lainnya, memiliki umur sekurang-kurangnya 40 tahun dan setinggi-tingginya 65 tahun pada proses pemilihan, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik. Calon juga disyaratkan tidak menjadi pengurus salah satu partai politik. (Mir/P-3)