Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEHARI menjelang sidang pendahuluan sengketa hasil Pilpres, kondisi pengamanan di luar maupun di dalam Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) tampak terus disiagakan.
Menurut Juru Bicara (Jubir) MK Fajar Laksono penutupan jalan atau rekayasa lalu lintas baru akan dilakukan esok hari, Jumat (14/6).
Namun, Fajar meminta agar publik tidak menafsirkan penutupan jalan tersebut sebagai suatu upaya untuk menghalang-halangi publik menjangkau MK.
"Jadi besok sekitarnya mungkin karena alasan persidangan, mungkin jalan di depan MK ini akan ada rekayasa lalu lintas, penutupan. Jangan diartikan sebagai pembatas atau menghalangi publik untuk menjangkau MK, jangan sampai seperti itu," ujar Fajar di Gedung MK, Kamis (13/6).
Baca juga: Dishub DKI Dukung Rekayasa Lalu Lintas untuk Pengamanan MK
Menurut Fajar, dilakukannya penutupan jalan ataupun rekayasa lalu lintas tersebut semata-mata demi keamanan dan kelancaran jalannya persidangan sengketa hasil pilpres yang akan diputus pada 28 Juni mendatang.
"Sebab MK kan cuma punya 14 hari menyelesaikan perkara ini," imbuh Fajar.
Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono saat meninjau pengamanan di Gedung MK, beberapa hari lalu, menyebutkan lamanya waktu penutupan jalan ataupun rekayasa lalu lintas akan sangat bergantung pada situasi dan dinamika yang akan terjadi di lapangan.
"Kita sudah siapkan semuanya pengamanan. Kita lihat dinamika perkembangannya, bagaimana situasinya," ujar Gatot, Selasa (11/6). (OL-2)
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Pemohon uji materi syarat usia calon kepala daerah pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) menyayangkan permohonan serupa
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) rampung melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPD 2024 daerah pemilihan Sumatera Barat.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hakim konstitusi Anwar Usman tidak akan terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah.
Dua orang mahasiswa pemohon perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah meminta hakim konstitusi Anwar Usman tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved