Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
WAKIL Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa tuduhan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) banyak meninggal pascapemilu karena diracun merupakan tuduhan berlebihan. Menurut Kalla, pihak keluarga pun berhak menolak untuk dilakukan visum. "(Visum) itu terserah keluarganya. Visum kan harus izin keluarga. Tuduhan bahwa mereka diracun itu berlebih-an," tuturnya saat ditemui di Jakarta, kemarin.
Lebih lanjut Wapres menegaskan tuduhan bahwa petugas KPPS diracun tersebut tidak berdasar, khususnya dalam hal motif perbuatan. Ia menilai tidak ada motif yang jelas untuk meracun para petugas KPPS.
"Motifnya apa? Mau dapat suara? Bagaimana mungkin? Tidak begitu. Segala sesuatu harus kita periksa motifnya dan memang tidak ketemu motifnya," tuturnya.
Menurut Kalla, Kementerian Kesehatan sudah mengevaluasi dan mengatakan yang wafat dikategorikan sekitar 13 penyakit. Para korban yang wafat juga telah bekerja tanpa henti lebih dari 24 jam. Menurutnya, apa yang terjadi saat ini akibat dari kerumitan sistem Pemilu 2019. Kondisi itu menimbulkan kelelahan petugas KPPS yang antara lain karena bekerja tanpa istirahat dan berada di ruang terbuka, serta karena stres.
Terlebih banyak petugas KPPS umumnya berada di desa-desa, yang belum tentu memahami sistem pemilu yang rumit. Mereka sangat mungkin merasa kebingungan dengan sistem pemilu sekarang hingga menambah tekanan mental. Kalla juga menegaskan salah satu bentuk pertanggungjawaban negara selain pemberian santunan ialah mencari penyebab dari banyaknya petugas yang menjadi korban. Investigasi telah dilakukan Kementerian Kesehatan.
"Sejak awal kalau diingat, saya selalu mengatakan ini paling rumit di dunia, tetapi saya tidak menyangka korbannya akan begitu besar. Saya katakan ini bisa kerja hingga tengah malam, ternyata sampai pagi," pungkasnya.
Data 17 provinsi
Sementara itu, Direktur Kesehatan Rujukan Kemenkes Tri Hesti Widiastuti menyebutkan, berdasarkan data terbaru dari Kementerian Kesehatan, hasil laporan tim satuan tugas di 17 provinsi pada Minggu 12 Mei 2019 pukul 18.00, menyebutkan, sebanyak 445 petugas pemilu meninggal dan 10.007 petugas sakit. Jumlah kematian petugas pemilu terbanyak ada di Provinsi Jawa Barat berjumlah 177 kematian.
Hesti menyebutkan, dari waktu kejadian meninggal diketahui juga bahwa kejadian petugas pemilu yang meninggal tidak pada saat hari pemungutan suara melainkan pada rentang periode 21 sampai 25 April 2019.
Kemenkes, KPU dan Bawaslu akan terus melakukan penelusuran penyebab kematian petugas pemilu sebagai data dan evaluasi penyelenggaraan pemilu selanjutnya.
"Kami juga membentuk satuan tugas di tiap provinsi di samping mendata petugas yang meninggal, tim melakukan pelayanan kesehatan dan pendampingan hingga proses pemilu berakhir," kata Hesti. (Dro/Ind/P-4)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memastikan pelayanan untuk para pemilih disabilitas di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 akan jauh lebih baik dibandingkan pemilihan umum sebelumnya
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan perekrutan lagi kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) jelang penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif 2024.
SAKSI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau menyebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kehabisan surat suara di tempat pemungutan suara (TPS) 04
REKRUTMEN petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemilu 2024 mendapat sorotan.
Komnas HAM menyoroti beratnya beban kerja sebagai faktor utama meninggalnya petugas pemilu, termasuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), selama penyelenggaraan Pemilu 2024.
KPU menyebut total petugas pemilu 2024 yakni anggota KPPS, PPK, dan PPS yang meninggal dunia sebanyak 181 orang, yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit sebanyak 4.770 orang.
Saksi mewanti-wanti KPU agar jangan sampai publik kemudian menafsirkan informasi dalam Sirekap dengan keliru.
Dari ketiga ahli waris yang mendapatkan santunan, tercatat salah satu peserta atas nama Teguh Joko Pratikno baru mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan selama 1 hari.
KPU mengumumkan jumlah petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia sejak Rabu (14/2) sampai Jumat (23/2) sebanyak 60 orang.
Anggota KPPS telah bekerja penuh semangat dan gotong royong di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS)
PETUGAS KPPS di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh terus bertumbangan. Persoalan gangguan kesehatan hingga harus dirawat di rumah sakit lebih serius itu diduga terlalu kelelahan.
BIMBINGAN teknis (bimtek) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) pada Pemilu 2024 dinilai tidak praktis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved