Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, poin-poin yang diajukan sebagai bukti sidang praperadilan Romahurmuziy, tersangka dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama keliru.
"Pada prinsipnya kami yakin dari permohonan dan bukti di sidang bahwa sejumlah point yang diajukan RMY itu keliru. Sehingga kami berharap pada putusannya menolak praperadilan ituatau setidaknya untuk tidak menerima, sehingga penyidikan ini akan terus berjalan," ungkap juru bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/5).
Menyoal tentang materi penyidikan yang dibongkar oleh jaksa penuntut umum KPK di persidangan, Febri mengatakan, itu hanya sebagian kecil dari fakta yang ada.
"Itu hanya sebagian kecil dari fakta dan bukti yang kami pegang. Nanti bukti yang jauh lebih besar tentu kami sampaikan di proses persidangan," imbuh Febri.
Baca juga: KPK Masih Cermati Putusan Hakim untuk Menyidik Menpora
"Praperadilan ini kami harus membeberkan bukti-bukti pada hakim bahwa proses penyelidikan dan OTT itu dilakukan secara sah, berdasarkan bukti permulaan cukup. Sehingga kita yakin dugaan korupsi didukung bukti yang cukup," sambungnya.
Sementara materi yang disampaikan oleh pihak Romi, menurut Febri akan masuk dalam perkara pokok yang akan diuji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara putusan praperadilan akan dilakukan pada Senin (13/5) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nanti.
"Informasinya kalau tidak Senin itu ya Selasa minggu depan. Tapi sepenuhnya tergantung dari jadwal di PN Jaksel ya," tutur Febri. (OL-1)
Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy mengaku mendengar ada upaya pemenangan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang melibatkan aparat.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Romahurmuziy mengaku mendengar modus memindahkan perolehan suara dari beberapa partai politik ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
silang pendapat petinggi PPP soal gabung ke koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merupakan bagian dari strategi daya tawar posisi untuk bisa masuk ke pemerintahan selanjutnya.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa (EA) siap menghadiri panggilan Bareskrim Polri pekan depan terkait laporannya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik oleh Muhammad Romahurmuziy.
Pelaksana tugas atau Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan, hal itu merupakan persoalan pribadi.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa melaporkan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy ke Bareskrim atas pencemarna nama baik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved