Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH memastikan desain ibu kota baru tidak akan menyaingi Jakarta. Ibu kota baru tersebut, ungkap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, juga tak memiliki luas serupa Jakarta.
"Kalau diputuskan akan dibuat, ibu kota baru nanti tidak didesain untuk menyaingi dan sebesar Jakarta," katanya dalam diskusi di Kantor Staf Kepresidenan, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Hadir dalam kesempatan itu Gubernur Sulawesi Barat Andi Ali Baal Masdar, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, dan Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili Pejabat Bappeda Kaltim Yusliando.
Lebih lanjut Bambang menyebutkan, pemerintah saat ini baru berpikir memanfaatkan ibu kota baru sebagai pusat pemerintahan yang dirancang untuk menampung 900 ribu hingga 1,5 juta penduduk. Apabila disandingkan dengan kota besar lain, ibu kota baru tak akan masuk dalam 10 besar kota dengan populasi terbesar. "Jadi, ibu kota baru ini tidak harus menjadi kota besar," ujarnya.
Walaupun demikian, tambahnya, ibu kota baru ini diharapkan bisa menggerakkan ekonomi di wilayah sekitarnya. "Pusat pemerintahan bagaimana pun itu punya nilai ekonomi yang tidak kecil, yang akan bisa kemudian menjadi faktor yang menumbuhkan ekonomi di sekitar wilayah ibu kota baru tersebut," tuturnya.
Menurut Bambang, pemindahan ibu kota juga sejalan dengan fokus dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional untuk lima tahun ke depan. "Pemerintah ingin mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa," tegasnya.
Namun demikian, pemindahan ibu kota tak serta merta menghentikan pembangunan di Jakarta. "Toh, Jakarta akan dijadikan pusat ekonomi dan bisnis. Nanti BI dan OJK akan tetap berlokasi di Jakarta," ungkapnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo di hadapan para pemimpin lembaga tinggi negara menegaskan keseriusan pemerintah dalam memindahkan ibu kota. Jokowi menjelaskan rencana itu telah dibicarakan di internal pemerintahannya sejak tiga tahun lalu. "Mumpung ketemu dengan ketua dan pimpinan lembaga negara, saya ingin menyinggung sedikit yang berkaitan dengan pemindah-an ibu kota. Kita serius dalam hal ini," katanya.
Promosikan diri
Dalam diskusi tersebut, para kepala daerah yang hadir berusaha mempromosikan wilayahnya sebagai daerah yang paling layak untuk dijadikan ibu kota baru. Sebagai contoh Sulbar Gubernur Andi menyatakan, wilayahnya memiliki keunggulan dari sisi ketersediaan lahan yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru. "Termasuk daya dukung yang disyaratkan misalnya ketersediaan air, bebas bencana, dan sebagainya," tandasnya.
Adapun Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menjelaskan, Kalimantan Tengah memiliki semua prasyarat yang diminta pemerintah pusat sebagai calon ibu kota baru. "Apalagi, dulu Bung Karno pernah membayangkan masa depan Indonesia itu ibu kota di Kalteng," katanya.
Provinsi Kalteng, ungkap Sugianto, menawarkan tiga tempat untuk dijadikan ibu kota baru. "Kita tawarkan Palangka Raya dengan luas area 66 ribu hektare lebih habis itu di Kabupaten Katingan itu ada 120 ribu hektare lebih, dan Kabupaten Gunung Mas itu ada 121 ribu hektare lebih," ujarnya. (Medcom/P-3)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved