Pemerintah Undang Kepala Daerah Kaji Pemindahan Ibu Kota

KANTOR Staf Presiden mengundang empat kepala daerah yang berpotensi untuk menjadi calon ibu kota baru Republik Indonesia.

Kegiatan tersebut digelar dalam diskusi media di Gedung Bina Graha, Jakarta, (6/5).

Kepala daerah yang diundang dalam diskusi adalah Gubernur Sulawesi Barat Andi Ali Baal Masdar, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, dan Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili oleh Pejabat Bappeda Kaltim Yusliando.

Hadir juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro yang memaparkan kajiannya terkait rencana pemindahan ibu kota negara.

Bambang menjelaskan, ada dua skenario pemidahan ibu kota dengan estimasi biaya yang berbeda. Estimasi biaya didasari oleh kapasitas penduduk ibu kota baru.

"Skenario pertama, estimasi biaya perpindahan ibu kotanya sekitar Rp466 triliun atau 32,9 miliar dolar AS dengan 1,5 juta penduduk di atas lahan 40.000 hektare. Skenario kedua, jumlah penduduk sekitar 870.000 orang dengan luas lahan 30.000 hektare," ujarnya.

Baca juga : Pemindahan Ibu Kota tidak Andalkan APBN

Menurut Bambang, ibu kota baru tidak harus menjadi kota besar. Di kota tersebut nantinya diharapkan dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi. Jakarta, jelasnya, akan menjadi pusat bisnis dan keuangan, sementara pemerintahan akan berpindah ke lokasi ibu kota baru.

"Jadi BI, OJK itu akan tetap berlokasi di Jakarta sebagai pusat bisnis. Tetapi pemerintahan dalam eksekutif, legislatif, yudikatif, kedutaan juga akan berada di ibu kota baru," jelas Bambang.

Di samping itu, sambung Bambang, pemindahan ibu kota juga sejalan dengan fokus dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional untuk lima tahun ke depan. Ia menekankan pemerintah ingin mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa.

Pasalnya, saat ini sumbangan perekonomian masih banyak bertumpu di Jawa. Kontribusi Jawa kepada Produk Domestik Bruto mencapai 58%.

"Jadi Jawa, Sumatera, dan Bali total menyumbang 80% sementara wilayah lainnya total hanya sekitar 20%. Sementara sebaran penduduk 50% masih bertumpu di Jawa," tutur mantan Menteri Keuangan itu.

Para gubernur yang hadir dalam kesempatan tersebut menyatakan kesiapan daerahnya menjadi ibu kota baru negara.

Gubernur Andi menyatakan, Sulawesi Barat memiliki keunggulan dari sisi ketersediaan lahan yang dibutuhkan untuk membangun ibukota baru. “Termasuk daya dukung yang disyaratkan misalnya ketersediaan air, bebas bencana, dan sebagainya,” tandasnya.

Sementara, Sugianto Sabran menjelaskan, Kalimantan Tengah memiliki semua prasyarat yang diminta oleh pemerintah pusat sebagai calon ibukota baru.

“Kami sudah menyiapkan tiga wilayah kabupaten di Kalteng yang memenuhi kriteria sebagai ibukota baru. Apalagi, dulu Bung Karno pernah membayangkan masa depan Indonesia itu ibu kota di Kalteng,” katanya. (OL-8)