Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga survei yang merilis quick count atau hitung cepat Pemilu Presiden 2019.
BPN menyatakan bahwa pihaknya resmi melaporkan semua lembaga survei yang hasil hitung cepatnya ditayangkan di televisi-televisi nasional pada 17 April 2019 lalu.
Beberapa lembaga yang dilaporkan di antaranya LSI Denny JA, Saiful Mujani Research Center (SMRC), Charta Politika, Indobarometer, Poltracking, dan Voxpol Research Center.
"BPN melaporkan pelanggaran administrasi yang dilaporkan oleh KPU dan lembaga survei. Ini menyangkut dugaan pelangggaran lembaga survei yang melakukan quick count," ujar Direktur Advokasi dan Hukum BPN, Sufmi Dasco Ahmad, di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (3/5).
Baca juga: KIP: Ancam Media, Bukti Prabowo Berwatak Otoriter
Dasco menjelaskan bahwa sebelumnya BPN telah mengirimkan surat pada KPU RI pada 18 April dan dijawab pada 25 April 2019. Dalam jawabannya, KPU menyatakan bahwa kewenangan tentang penanganan dugaan pelanggaaran lembaga survei itu ada di ranah Bawaslu.
"Maka hari ini kami melaporkan. Kami sudah membawa bukti-bukti termasuk hasil quick count dari provinsi Bengkulu dan hasil real count-nya. Kami melaporkan dua-duanya, KPU dan lembaga survei. Semua lembaga survei yang pada 17 April di televisi melakukan quick count," tutur Dasco.
Dasco mengatakan BPN menyesalkan bahwa lembaga survei yang memunculkan hitung cepat hasilnya menyesatkan.
"Kami menyayangkan bahwa lembaga survei yang diakreditasi KPU ternyata melakukan kesalahan," tutur Dasco. (OL-1)
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
Metode yang digunakan dalam exit poll biasanya dengan mewawancarai responden setelah keluar dari TPS.
Timnas Amin mengungkapkan hasil hitung cepat (quick count) dari berbagai lembaga survei bukan data valid yang bisa dijadikan pegangan untuk menentukan hasil Pilpres 2024.
Respons terbaik dari publik menghadapi dinamika quick count adalah pendekatan yang berinformasi dan kritis.
Presiden Joko Widodo mengaku sudah memberikan selamat kepada Prabowo Subianto yang sejauh ini, melalui hasil hitung cepat atau quick count, unggul dalam perolehan suara di Pilpres 2024.
Presiden Joko Widodo meminta masyarakat bersabar dan menunggu hasil penghitungan suara pilpres yang resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memastikan akan terus memantau proses penghitungan suara Pemilu 2024, baik pilpres maupun pileg.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved