Ibukota Pindah, Bogor Diuntungkan

Dalam rapat terbatas (ratas) membahasa kepindahan ibu kota yang digelar di Istana Presiden Merdeka yang dipimpin Presiden Jokowi, Wali Kota Bogor Bima Arya, salah satu pimpinan daerah yang diikutkan. Selain Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum.

Saat ditemui usai peluncuran Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Satuan Pendidikan SD dan SMP, Bima Arya mengkonfirmasi kehadirannya di ratas tersebut.

"Kalau di Kota Bogor kan tidak mungkin. Mungkin bisa di Jonggol, ke arah Cipularang, ke arah Cikampek, mungkin di Tangerang. Kan harus ada 30 ribu hektare," terangnya, Selasa (2/5).

Menurutnya dengan pemindahan ibu kota akan menguntungkan Bogor. Sebab sekarang ini banyak warga Jakarta tinggal di Bogor sehingga memicu ledakan penduduk. Aktivitas pemerintahan juga berubah.

"Kalau dipindah maka akan mengurangi beban di Kota Bogor karena magnitude nya akan berubah atau berpindah," lanjut Bima.

Dia menambahkan dalam ratas tersebut belum mengerucut ke lokasi atau daerah mana Ibu Kota akan dipindah. Menurutnya, dari kriteria yang disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, belum ada yang ideal.

"Kalau cari tengah-tengah itu antara Kalimantan dan Sulawesi. Tapi masalahnya di Sulawesi itu ring of fire, banyak gunung merapi, bahaya, banyak bencana. Di Kalimantan, bukan ring of fire, tapi airnya jelek. Jadi tidak ada yang ideal. Kriterianya disusun. Begitu lihat di kriteria itu tidak ada yang ideal, makanya disepakti, prioritasnya yang mana. Bahkan pak JK sebetulnya menyampaikan, yang lebih realistis adalah tidak jauh dari Jakarta," terangnya.

baca juga: Pindah Ibu Kota Hanya Kurangi 10% Pergerakan Orang di Jakarta

Karena belum mengerucut, lanjut Bima, di rapat tersebut Presiden meminta agar didalami kembali opsi-opsi di atas.Saat itu, katanya, terungkap bahwa dari sisi anggaran, Menteri Keuangan optimistis bisa. Sebab dananya tidak semua dari APBN, tapi juga dari swasta. Dia menambahkan pemindahan ibu kota disebabkan daya dukung Jakarta semakin lemah.

"Kalau urgensinya saya melihat masalah banjir menahun. Itu satu. Kemudian masalah macet. Jadi daya dukung Jakarta yang semakin lemah. Kalau dipaksakan terus enggak bisa," katanya. (OL-3)