Pemindahan Ibu Kota Segera Dibahas dengan DPR

PEMERINTAH segera membahas rencana pemindahan ibu kota bersama DPR. Presiden Joko Widodo mengatakan, konsultasi dengan DPR dibutuhkan lantaran menyangkut visi ke depan dalam membangun sebuah ibu kota.

"Kami konsultasi ke DPR, tokoh formal, politik, tokoh masyarakat, karena ini menyangkut sebuah visi ke depan kita dalam membangun suatu ibu kota pemerintahan yang representatif ke depan," ujarnya di Tangerang, Banten, Selasa (30/4).

Idealnya, ia mau ibu kota yang berkonsep Indonesiasentris, yaitu merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan pembangunan, khususnya wilayah kawasan timur Indonesia.

Pemerintah saat ini terus mengkaji wilayah yang layak menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara.

Menurut Jokowi, pulau Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan yang paling berpotensi. Namun, pemerintah tak bisa buru-buru memutuskan lokasi ibu kota baru karena banyak hal yang mesti dikaji.

Baca juga : Wapres Pastikan Pemilihan Ibu Kota Baru tidak Mudah

"Tapi memang belum diputuskan kita harus cek dong secara. Tiga tahun ini kami bekerja ke sana bagaimana mengenai daya dukung lingkungan, air, kebencanaan banjir, gempa bumi seperti apa," imbuh mantan Wali Kota Solo itu.

Selain itu, kata Jokowi, pemindahan ibu kota juga memerlukan payung hukum. Sehingga, wacana tersebut perlu dikaji dari aspek hukum, sosial, dan politik.

"Kalau sudah matang (kajiannya), nanti diputuskan. Kita ini kan tidak berpikir (untuk) sekarang, (tapi) berpikir 10 tahun, 50 tahun, hingga 100 tahun mendatang," ujarnya.

Sementara, Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak memungkiri Pulau Kalimantan dan Sulawesi bisa menjadi salah satu pilihan utama.

Menurut Kalla, Sumatera dinilai rawan karena berada di cincin api (ring of fire) yang rawan diguncang gempa. Selain itu, dibutuhkan lahan kosong seluas 60 ribu hektare.

Ia menyatakan setidaknya ada 10 syarat yang harus dipenuhi oleh suatu daerah yang akan menjadi calon ibu kita negara.

Selain letaknya yang harus strategis, lokasinya pun harus berada di tengah Indonesia. "Lalu, penduduknya mempunyai toleransi yang baik, dan harus bersifat nasional. Ini butuh riset yang benar," jelasnya. (OL-8)