Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke wilayah lain bisa memakan waktu lima hingga sepuluh tahun. Dalam pemindahan ibu kota, terangnya, membutuhkan rencana mulai dari perencanaan kota, detail desain, implementasi, hingga memastikan lahan yang tersedia bisa dibangun untuk ibu kota yang baru.
"Kita menyiapkan ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun," kata Bambang dalam konferensi pers di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (30/4).
Jika berdasarkan jangka waktu, lanjut Bambang, akan ada perbedaan baik dari segi anggaran maupun proses pemindahan ibu kotanya. "Kalau 5 tahun, berarti pekerjaannya lebih cepat. Size dari aktivitas menjadi lebih besar, otomatis kebutuhan pembiayaannya akan lebih besar," terangnya.
Menyangkut kebutuhan pembiayaan pemindahan ibu kota, disampaikan Bambang, pihaknya akan meminimalkan anggaran dari pemerintah.
"Anggaran pemerintah hanya untuk infrastruktur dasar yang benar-benar tidak mungkin dikerjakan oleh pihak di luar pemerintah. Jadi targetnya antara 5-10 tahun," ucapnya.
Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke wilayah lain, disampaikan Bambang, itu karena penduduk di Jakarta sudah sangat padat. Tak hanya itu, Jakarta sudah menanggung beban sangat berat.
baca juga: Ibu Kota Pindah, Masalah Di Jakarta Tetap Harus Dituntaskan
"Karena padatnya penduduk Jakarta dan tingginya aktivitas ekonomi, jalan hanya 6,2% dari luas wilayah. Idealnya, kota itu butuh 15% (jalan) terhadap luas wilayah," katanya.
Beban lingkungan pun, sambung Bambang, menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk memindahkan ibu kota. Jakarta merupakan wilayah yang rawan banjir. Permukaan tanah di Pantai Utara Jakarta sudah turun rata-rata 7,5 cm per tahun dan permukaan air lautnya pun naik. Bahkan, 96% air sungai di Jakarta sudah tercemar berat.
"Sehingga wajar kalau ada pemikiran mengenai bagaimana kita mengurangi beban di Jakarta," pungkasnya. (OL-3)
Masalah di mana lokasi ibu kota pun belum ada keputusan. Karena semua masih dalam pengkajian secara detail.
Publik diingatkan agar tidak berspekulasi di daerah mana yang akan menjadi lokasi pemindahan ibu kota negara. Hal ini untuk menghindari kerugian.
RENCANA Presiden Joko Widodo (Jo-kowi) memindahkan ibu kota diyakini bakal terwujud. Hal itu didasari dari sejumlah capaian Jokowi selama memimpin negara.
Perlu diwaspadai juga kebakaran hutan jika pusat pemerintahan dipindah ke Kalimantan.
Pemimpin yang punya kemampuan berpikir jauh kedepan, sekaligus mampu merealisasikannya.
Terlibatnya arsitek untuk menentukan kebutuhan kota pengganti Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved