Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

NasDem Kalteng Rekomendasikan Palangkaraya Jadi Ibu Kota

Putra Ananda
30/4/2019 11:35
NasDem Kalteng Rekomendasikan Palangkaraya Jadi Ibu Kota
Kota Palangkaraya(MI/Sriyanti )

KETUA DPW NasDem Kalimantan Tengah (Kalteng) Farida Darland Atjeh mengusulkan Kota Palangkaraya sebagai ibu kota menggantikan Jakarta.

Menurutnya, Palangkaraya memiliki keunggulan dari sisi letak geografis dan demografis yang sangat mendukung untuk dijadikan Ibu Kota negara.

"Dari segi demografi dan geografis tidak sesulit provinsi-provinsi lain untuk dijadikan sebagai Ibu Kota pemerintahan RI. Lahan Palangkaraya masih sangat luas," tuturnya saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (30/4).

Farida melanjutkan, wacana pemindahan ibu kota ke Palangkaraya sudah ada sejak era pemeintahan Presiden Soekarno. Oleh karena itu, dirinya memastikan Palangkaraya merupakan kota yang paling tepat untuk menggantikan Jakarta sebagai ibu kota Indonesia.

"Karena Presiden Soekarno pernah mengungkapkan hal tersebut bahwa suatu saat Palangkaraya akan menjadi ibu kota pemerintahan RI," paparnya.

Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Mengerucut ke Kalimantan

Secara geografis, Palangkaraya tidak berada di cincin api sehingga tidak rentan gempa dan bencana lainnya, lanskapnya datar, berada di antara sungai-sungai besar dan lokasinya tepat berada di tengah Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan estimasi biaya yang diperlukan untuk pembangunan ibu kota baru seluas 40.000 hektare di luar Pulau Jawa membutuhkan sekitar Rp466 triliun.

Dalam kajian Bappenas mengenai pemindahan ibu kota pemerintahan yang dipaparkan Bambang, pembiayaan pembangunan ibu kota baru sebesar Rp466 triliun memiliki porsi sekitar Rp250 triliun dari pemerintah dan sisanya oleh pihak swasta.

Sementara itu, pemerintah telah memilih untuk membangun ibu kota baru pemerintahan di luar Pulau Jawa mengingat beban di DKI Jakarta yang semakin bertambah.

Pemerintah juga akan melakukan pertemuan lanjutan untuk membahas hal teknis, rancangan kota dan master plan terkait pembangunan ibu kota baru itu. (OL-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya