Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
TUDINGAN kecurangan dalam Pemilu 2019 yang terus bergaung, terutama di media sosial, membuat risih kaum cendikia. Hal itu pun mendorong Gerakan Suluh Kebangsaan untuk membuktikan tudingan kecurangan yang disebut masif, terstruktur, dan sistematis tersebut.
Ketua Umum Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD, Rabu (24/4) pun langsung mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum untuk melihat langsung kerja KPU dalam penghitungan suara Pemilu 2019, sekaligus melihat server yang digunakan KPU dalam proses penghitungan lewat Situng.
"Kami tadi melihat sendiri bahwa server pengolahan data itu ada di sini. Bohong kalau dibilang itu ada di Singapura. Orangnya (KPU) juga Indonesia semua enggak ada asingnya. Karena itu masyarakat harus tenang jangan sampai pemilu ini dirusak hoaks," jelasnya di Gedung KPU, Menteng, Jakarta, Rabu (24/4).
Kemudian Mahfud juga menjelaskan bahwa data yang ia terima dari KPU hari ini pukul 17.15, ada kesalahan entri di 101 TPS. 24 diantaranya laporan masyarakat, sisanya yang ditemukan KPU. Kekeliuran entri data sekitar 0,0004% atau 1: 2.500 TPS
Baca juga : Tak Ada Lagi 'Cebong' dan 'Kampret', Utamakan Persatuan Indonesia
"Dari situ menjadi tak mungkin kalau mau ada rekayasa terstruktur. Kalau terstruktur mestinya berpersen-persen. Enggak mungkin ada kesengajaan. Kita tak anggap kesalahan itu harus dibenarkan, tetapi harus dipahami dan itu bisa diselesaikan dalam adu data pada 22 Mei nanti. Jangan bertindak sendiri-sendiri dan terus terus menyebarkan hoaks seakan-akan ada rekayasa," Jelas Mahfud.
Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Statistika Institut Pertanian Bogor (IPB) Asep Saefudin menekankan bahwa KPU yang sudah bekerja dengan profesional tentunya tidak mungkin lakukan satu kelalaian yang akan merugikan negara secara besar.
"Pencatatan itu dengan cepat diperbaiki melalui sistem yang baik tetapi memang ada entri yang dilakukan manusia sehingga mungkin ada beberapa kesalahan yang sifatnya tidak terstruktur, sistematis dan masif. Secara statistika eror yang terjadi itu tidak sistematik ke Satu paslon saja. Bisa ke 01 bisa ke 02," kata Asep.
Senada, anggota Gerakan Suluh Kebangsaan Alissa Wahid mengatakan KPU sudah melakukan proses verifikasi berjenjang. Ia malah menyebut ada pihak yang sengaja membangun sentimen negatif soal tudingan kecurangan KPU.
"Memang yang ingin disentuh sentimen emosional, banjir informasi bohong terus dilakukan. Ini pasti ada seseorang yang memanfaatkan untuk memelihara sentimen negatif kepada KPU. Karena itu menginformasikan kepada masyatakat agar tidak cemas, tidak terpengaruh. KPU punya kredebilitas yang cukup panjang dimata dunia untuk penyelenggara pemilu yang jujur adil dan transparan," pungkasnya. (OL-8)
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Bawaslu antisipasi potensi munculnya kecurangan saat pemilu ulang
KUASA hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Patra M Zen menilai kasus dugaan penyebaran berita bohong dengan terlapor kliennya itu harus segera diselesaikan melalui Dewan Pers.
POTENSI kecurangan saat penyelenggaraan Pilkada 2024 diprediksi lebih marak terjadi ketimbang pada Pemilu 2024 lalu.
KPU bakal memperkuat kepemimpinan penyelenggara daerah, guna menghindari adanya kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi saat pilpres tak terulang di pilkada.
Residu dugaan kecurangan-kecurangan pilpres belum sepenuhnya hilang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved