Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MENANGGAPI dugaan kecurangan yang sering dialamatkan kepada kubu pengusung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf dalam proses perhitungan suara pada Pilpres 2019, Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN), Arya Sinulingga menuding bahwa 'pihak sebelah' yang justru sedang memainkan isu kecurangan yang terstruktur, masif, dan sistematis.
"Kami lihat bahwa ada sebuah pola sistematis dilakukan oleh pihak sebelah untuk mengatakan bahwa pemilu ini banyak kecurangan," ujar Arya saat memberikan keterangan di posko pemenangan TKN Jokowi-Ma'ruf di Jalan Cemara, Menteng, Senin (22/4).
Menurut Arya isu kecurangan tersebut sengaja digulirkan untuk mengecoh masyarakat sehingga menjadi baur antara kemenangan semu yang diklaim secara sepihak oleh kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan kemenangan resmi yang akan diumumkan KPU nanti.
Pada akhirnya, masyarakat menjadi terjebak dan mempercayai kemenangan semu tersebut.
Baca juga : Fadli Zon Minta KPU Konsentrasi Pada Pengamanan Suara Rakyat
"Ada pola-pola untuk membangun image, bukan data yang diserahkan tapi adalah bangun image bahwa seolah-olah mereka menang padahal tidak. Kemudian mengatakan kecurangan supaya rakyat percaya bahwa mereka itu benar, bahwa ada pihak-pihak yang melakukan kecurangan," ujar politisi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) tersebut.
Lanjut menurut Arya, ada sebuah skenario yang sengaja dipakai dengan mengklaim besaran persentase kemenangan, sehingga apabila nantinya tidak sesuai dengan hasil perhitungan KPU lantas dengan mudahnya akan diklaim curang.
Hal tersebut menurut Arya menciptakan situasi menjadi genting dan rumit. Untuk itu, Arya berharap agar masyarakat dapat lebih kritis lagi dalam menanggapi data dan informasi yang berjejal di ruang publik terkait hasil perhitungan suara Pilpres 2019.
"Saya harap masyarakat sadar bahwa kita harus hati-hati terhadap seluruh informasi yang diberikan supaya lebih kritis dan berani untuk mempertanyakan data-data tersebut," pungkas Arya. (OL-8)
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Bawaslu antisipasi potensi munculnya kecurangan saat pemilu ulang
KUASA hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Patra M Zen menilai kasus dugaan penyebaran berita bohong dengan terlapor kliennya itu harus segera diselesaikan melalui Dewan Pers.
POTENSI kecurangan saat penyelenggaraan Pilkada 2024 diprediksi lebih marak terjadi ketimbang pada Pemilu 2024 lalu.
KPU bakal memperkuat kepemimpinan penyelenggara daerah, guna menghindari adanya kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi saat pilpres tak terulang di pilkada.
Residu dugaan kecurangan-kecurangan pilpres belum sepenuhnya hilang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved