Kuasa Hukum Ratna Sarumpaet Klaim tidak Ada Keonaran

KUASA Hukum Ratna Sarumpaet, Insank Nasruddin, menganggap kasus berita bohong yang dilakukan kliennya tidak menyebabkan keributan atau keonaran.

"Kami bisa menyimpulkan persoalan kasus kebohongan Bu Ratna jauh dari kata keonaran, adanya korban, adanya dampak yang lain, Karena kebohongan yang dilakukan dirinya semata-mata untuk menutupi kepada anak-anaknya," kata Insank setelah persidangan kasus berita bohong di PN Jakarta Selatan, Kamis (4/4).

Ia menganggap unjuk rasa yang terjadi di depan Polda Metro Jaya (PMJ) pada 3 Oktober 2018 bukan sebuah keonaran besar, karena bersifat kondusif.

"Karena demosntrasi ini yang pertama berjumlah 20 orang kemudian kondisinya kondusif, kemudian bicara kemacetannya yang polisi itu sampaikan di depan PMJ itu memang lumrah hampir setiap hari macet," ujar Insank.

"Lalu, polisi yang mengamankan demonstrasi, kami juga merasa keterangan dari polisi itu juga belum merupakan bentuk keonaran," imbuhnya.

Baca juga: Sidang Ratna Sarumpaet Dilanjutkan 9 April

Sebelumnya, saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dihadirkan terkait unjuk rasa menuntut penyelesaian kasus berita bohong oleh Ratna Sarumpaet.

Salah satu saksi, Andika, mengatakan mereka (unjuk rasa) berorasi sambil membawa spanduk yang bertuliskan menuntut dan mendesak polisi menangkap pelaku penganiayaan. Kedua, polisi juga harus tegas untuk menangkap dan mengadili pelaku.

Ketua Majelis Hakim, Joni, bertanya unjuk rasa dari mana?

"Aliansi Lentera Muda Nusantara. Jumlah yang unjuk rasa sekitar 20 orang," kata Andhika saat persidangan kasus berita bohong di PN Jakarta Selatan, Kamis (4/4).

Selain Andhika, JPU menghadirkan 3 saksi lainnya di antaranya Yudi Andrian dan Eman Suherman yang memiliki profesi sama dengan Andhika sebagai anggota polisi yang mengawal aksi unjuk rasa.

Selain itu dihadirkan pula anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Amien Rais. (OL-2)