Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
FORUM Bathsul Masail Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) membahas mengenai konsep bernegara bahwa tidak ada perintah syariat untuk memperjuangkan khilafah universal. Bahkan, upaya pemaksaan khilafah hanya akan menghasilkan kekacauan.
Hal itu disampaikan oleh Katib Aam Pengurus Besar NU Yahya Cholil Staquf disela-sela forum Bathsul Masail Komisi Maudluiyah di Ponpes Miftahul Huda, Banjar, Jawa Barat, Kamis (28/2).
"Jadi tidak perintah syariat untuk menegakkan khilafah. NU punya sikap bahwa ada konsep keberadaan negara bangsa. Bahwa negara bangsa mempunyai legitamasi secara syariah untuk merdeka dan berdaulat masing-masing," ujar pria yang akrab disapa Gus Yahya ini.
Ia pun menyinggung mengenai organisasi transnasional seperti Hizbut Tahrir Indonesia, Ikhwanul Muslimin yang kerap memaksakan ideologi khilafah pada dunia islam, tidak terkecuali di Indonesia. Untuk itulah, imbuh Gus Yahya, NU tegas menolak organisasi semacam ini.
"Faktanya, keberadaan ideologi semacam itu hanya memunculkan kekacauan di seluruh dunia. Ideologi yang hanya mengedepankan politik kekuasaan. Mestinya nilai-nilai agama kembali pada agama yang membawa nilai rahmatan lil alamin dan nilai kemanusian," ujar Anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini.
Baca juga: Jokowi Ajak NU Tangkal Fitnah dan Hoaks
Sebelumnya, seorang ulama dari Mesir, Syekh Musthafa Zahran di depan peserta munas dan konbes NU, menegaskan bahwa HTI merupakan organisasi politik.
"Hizbut Tahrir tidak mempunyai konsep yang utuh. Hanya mengambil atau mencomot sana-sini semboyan-semboyan dari khazanah-khazanah kitab klasik Islam lalu mecocokkannya sesuai selera mereka sendiri. Lalu dijual tanpa memahami dengan baik konsep-konsep dari jargon yang dijualnya itu,” tegas Syekh Musthafa Nahran yang merupakan pakar dan peneliti aliran-aliran klasik dan kontemporer dalam Islam.
Hal senada disampaikan Syekh Taufiq Ramadhan Al-Buthi, bahwa HTI didirikan oleh Taqiyuddin an-Nabhani di Palestina. Namun Taqiyuddin menerima gaji dari Kerajaan Britania/Inggris.
“Sedangkan Inggris tak memedulikan sama sekali tentang Khilafah Islamiyah. Adapun Al-Qaeda merupakan buatan Amerika yang diterjunkan di Afghanistan. Dan fenomena hadirnya ISIS oleh Abubakar al-Baghdadi tidak lepas dari sponsor dan dukungan Amerika,” ungkap Syekh Taufiq yang merupakan Ketua Persatuan Ulama Suriah. (AD/OL-3)
BAKAL calon gubernur (bacagub) dari Partai NasDem, Ilham Akbar Habibie, optimis akan terus mendapat dukungan untuk maju dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat.
Disperindag Jabar masih menunggu salinan aturan terkait kenaikan HET MinyaKita.
LEBIH dari 15.000 orang mendaftar di pelatihan Jabar Digital Academy (JDA). Dari jumlah tersebut, lebih dari 12.000 di antaranya belum pernah mengikuti pelatihan digital sebelumnya.
BAKAL calon gubernur (cagub) pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat (Jabar) dari Partai NasDem Ilham Akbar Habibie gencar turun ke akar rumput.
Koalisi Indonesia Maju (KIM) meminta Ridwan Kamil menaikkan lagi elektabilitas di Jawa Barat sebanyak delapan persen.
PKB mengaku ada usulan dari kader agar mengusung politikus PPP Sandiaga Salahuddin Uno sebagai bakal calon gubernur (cagub) pada Pilgub Jawa Barat 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved