Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MAHKAMAH Agung (MA) menjadikan kewajiban melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai salah satu syarat promosi bagi pejabat di lembaga peradilan
"Jadi mereka harus membuktikan laporan untuk mengikut promosi jabatan. Kalau belum, ya rugi sendiri. Untuk penyerahan awal tahun ini, kami sudah kami surati semua pejabat di daerah," ujarnya seusai Sidang Pleno MA 2019 di Jakarta Convetion Center, Jakarta, Rabu (27/2).
Kebijakan itu, jelas Hatta, telah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir. Selain itu, pihaknya juga tetap melakukan sosialisasi.
"Sudah kami surati ke semua daerah," tandasnya.
Baca juga: Soal LHKPN, Fahri Hamzah: Kekayaan Politisi Beda dengan ASN
Adapun Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengatakan lembaganya akan kooperatif dalam meningkatkan angka kepatuhan pelaporan LHKPN
”Masih ada waktu sebelum tenggat 31 Maret. Insya Allah, kita akan bekerja sama siapkan LHKPN. Saya sendiri sudah minta anak mengurus," tandasnya.
Baca juga: KPK akan Terus Sosialisasi Wajib Setor LHKPN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, dari 23.880 pejabat MA yang menjadi wajib lapor, hanya 3.482 orang yang sudah membuat laporan LHKPN.
Sementara, tingkat kepatuhan para pejabat pada lembaga yudikatif dalam membuat LHKPN secara periodik setiap tahun hanya mencapai 14,58%. (A-1)
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
KPK mesih menyatakan kepatuhan penyerahan LHKPN masih tinggi.
KPK Pastikan Prabowo dan Gibran Sudah Laporkan LHKPN 2025, Ini Rinciannya
Presiden Prabowo Subianto serta 26 anggota Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 14 menteri dan 12 wakil menteri, belum atau terlambat melaporkan harta kekayaannya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sebanyak 96 ribu pejabat belum lapor LHKPN. MAKI mendesak KPK bertindak tegas dan membuka identitas pejabat yang tidak patuh demi transparansi publik.
Kota Bontang menjadi rujukan Mahkamah Agung dalam menyusun Ranperma pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian ASN melalui pendekatan humanis.
Materi pelatihan akan berbasis pada kasus-kasus yang ditangani KPK, sehingga para peserta dapat memahami secara konkret modus dan risiko tindak pidana korupsi di sektor peradilan.
Kejagung menegaskan akan terus melakukan pendalaman untuk mencari bukti terkait kasus ini.
Menteri Hukum RI telah mengesahkan pendaftaran Kepengurusan INI KLB Bandung di bawah kepemimpinan Irfan Ardiansyah.
Jupriyadi mengusulkan perlunya parameter yang jelas mengenai kriteria ‘kekhilafan hakim’ atau ‘kekeliruan yang nyata’ untuk membedakannya dengan alasan kasasi.
Mahkamah Agung menolak gugatan BYD terkait merek DENZA dan memenangkan Worcas Group. Putusan ini mempertegas prinsip first-to-file di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved