Pengamat: Masyarakat Khawatir Kembalinya Dwifungsi TNI

MASYARAKAT mengkhawatirkan penempatan perwira di jabatan sipil akan kembali memunculkan praktik dwifungsi ABRI seperti zaman Orde Baru

"Wajar saja jika masyarakat khawatir. Secara normatif dwifungsi memang sudah dihapus seiring reformasi dan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Namun pada kenyataannya, praktik pelibatan TNI dalam urusan-urusan sipil tak sepenuhnya dapat ditiadakan," kata Direktur Institute For Security and Strategic Studies (Isess) Khairul Fahmi di Denpasar, Bali, Senin (25/2).

Hal itu, jelas dia, ditandai dengan cukup banyaknya program maupun kegiatan sektoral yang melibatkan TNI. Di antaranya adalah pelibatan yang dilakukan melalui nota kesepahaman antara sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) pemerintah dengan Mabes TNI.

Baca juga : Luhut Sebut Sejumlah Posisi Sipil Sebaiknya Diisi TNI Aktif

"Sebut saja dalam program swasembada pangan seperti pemantauan distribusi bibit dan pupuk, serapan gabah petani, pencetakan sawah baru," kata dia.

Hal itu, sambungnya, memengaruhi persepsi publik yang belum sembuh dari trauma praktik buruk dwifungsi sebagai wujud militerisme di masa Orde Baru.

Idealnya, sambung Fahmi, pemerintah tidak meneruskan rencana itu. "Menarik-narik TNI dalam urusan sipil jelas bukan gagasan baik. Menempatkan perwira TNI di posisi strategis K/L sama saja dengan membuka jalan bagi kembalinya militer ke kancah politik dan itu jelas melawan amanat reformasi," tegas Fahmi. (A-1)