Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menghadapi kasus Oesman Sapta Odang (OSO). KPU tetap meminta OSO mundur dari kepengurusan Hanura bila ingin masuk dalam daftar calon tetap (DCT) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Pemilu 2019.
KPU mempertahankan sikapnya dengan landasan hasil putusan MK No 30/PUU-XVI/2018 yang melarang ketua umum partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD.
"Saya mendukung KPU untuk menegakan aturan karena Mahkamah Konstitusi sudah tegas dan saya mengapresiasi KPU yang tegas mengikut keputusan Mahkamah Konstitusi," ujar Mardani, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/1).
Baca juga: Massa Pendukung Hanura Geruduk KPU Minta OSO Masuk DCT
Mardani mengatakan upaya pihak OSO dengan mengajukan gugatan ke PTUN memang tidak bisa disalahkan. Namun, ia berpendapat sudah semestinya KPU tetap bersikap seperti apa yang telah diputuskan MK.
"Masing masing punya tafsir. Tetapi, saya yakin KPU dengan biro hukumnya dengan kapasitas personal komisionernya dan institusinya saya mendukung KPU," ujar Mardani.
KPU, hingga saat ini, menyatakan masih menunggu surat pernyataan pengunduran diri dari OSO sebagai pengurus parpol. Surat pengunduran diri tersebut ditunggu hingga pukul 24.00 WIB, Selasa (22/1) malam. (OL-2)
Agita menyatakan bahwa meski kebijakan teknis tersebut merupakan ranah pemerintah dan Komite I DPD RI, pihaknya tetap menaruh perhatian besar pada efektivitas pelaksanaannya di lapangan.
KETUA Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Baktiar Najamudin dianugerahi Doctor Honoris Causa (Dr. HC) bidang International Regional Studies dari KMOU.
Kunjungan kerjanya ke wilayah bencana bukan sebagai komite tetapi sebagai orang yang peduli dengan warga yang terdampak bencana alam
Sultan Baktiar Najamudin menilai pilihan untuk tetap netral merupakan manifestasi nyata dari prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
ANGGOTA Komite 1 DPD dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El mengatakan pengelolaan dan pengawasan dana desa harus dikuatkan.
Selain RUU Daerah Kepulauan, dalam Sidang Paripurna menjelang masa reses tersebut, DPD RI juga menyoroti progres RUU Pemerintahan Aceh.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved