Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) gencar dalam menyosialisasikan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) yang akan dilaksanakan secara serentak pada 17 April 2019.
Pernyataan itu diungkpakan Surya saat memberikan arahan kepada 600 kader NasDem yang hadir dalam acara pekan orientasi caleg NasDem se-Kalimantan Selatan di Banjarmasin, kemarin.
"Saya berharap KPU proaktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau pemilih. Waktu pelaksanaan pemilu serentak tinggal 5 bulan ke depan," tegasnya.
Surya menilai saat ini isu dan informasi tentang pilpres lebih dominan ketimbang pileg.
Hal itu dikhawatirkan akan menurunkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti pileg kendati ajang itu dilakukan di saat yang bersamaan.
Surya menilai sistem pemilu serentak yang baru pertama kali dilakukan di 2019 perlu terus disosialisasikan ke masyarakat.
"Pemilu ini kan paralel dan bersamaan. Setiap pemilih nanti akan memiliki 5 surat suara. Jika tidak disosialisasikan dengan baik, dikhawatirkan ada kesimpangsiuran dalam memilih calon legislatif," ungkapnya.
Surya melanjutkan, KPU dan Bawaslu hendaknya tidak terpaku pada urusan-urusan kecil yang tidak memiliki dampak signifikan pada pemilu.
Surya menyarankan KPU dan Bawaslu duduk bersama dengan Komisi II DPR agar partai politik dapat turut serta menyosialisasikan pelaksanaan pemilu.
"Sekarang kan semua serba tidak boleh. Ditahan kanan kiri akibatnya sosialisasi itu menjadi tidak massif. Siapa yang bisa bertanggung jawab ke arah ini nanti. Jumlah DPT kita bukan 1-3 juta. Kita berbicara 187 juta DPT. Hampir 200 juta," pungkasnya.
Kurangnya sosialiasi dikhawatirkan dapat meningkatkan angka golput di pemilu. Surya sangat berharap proses demokrasi bisa berjalan dengan lebih baik secara berkelanjutan dari waktu ke waktu.
"Kalau ini tidak tercapai, ini ialah kesalahan kita bersama terutama penyelenggaraan pemilu, uang dana pikiran sudah sebegitu besar kita buang untuk melaksankan pemilu," tuturnya.
Di sisi lain, NasDem Kota Tasikmalaya tengah menyusun agenda rapat koordinasi untuk menyamakan persepsi dengan para calon legislatif sambil menyosialisasikan pasangan nomer urut 01. Demikian disampaikan Ketua DPD Kota Tasikmalaya NasDem, Abdul Haris.
"Pemilih milenial di setiap perkotaan dan pedesaan hingga masyarakat bisa berkontribusi mendukung pasangan Jokowi-Amin agar bisa menang dan termasuk calon legislatif," kata Abdul.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Wakil Rektor III Institut STIAMI Dr. Diana Prihadini, S.Sos., MA. mengatakan, pihaknya menghindari pemilu yang tidak beretika dan akan terus didengungkan.
Warga Kapuk Muara memberi dukungan untuk Amin atau Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Harapan dari KPU bahwa perhelatan Pemilu justru akan melahirkan soliditas, persatuan, dan kebersamaan.
Ia menyayangkan penyelenggara pemilu yang tidak melibatkan komunitas penyandang disabilitas dalam kegiatan sosialisasi.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) berpesan agar pemilih aktif mencari tahu siapa yg akan dipilih.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melayangkan surat imbauan kepada partai politik (parpol) terkait tindakan yang diperbolehkan dan dilarang saat tahapan sosialisasi Pemilu 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved