Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) pastikan hingga saat ini pemungutan suara ulang akan dilaksanakan di 69 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari total 387.522 TPS. Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan 69 TPS itu tersebar di 25 kabupaten dan kota.
"Kami temukan sampai saat ini TPS yang harus melakukan pemungutan suara ulang di 69 TPS," kata Arief di diskusi di Jakarta, Sabtu (30/6).
Penyebab pemungutan suara ulang dilakukan karena adanya pelanggaran yang terjadi seperti satu pemilih mencoblos lebih dari dua kali, ada pemilih yang memiliki hak serta sudah datang ke TPS tetapi tidak mendapatkan haknya, dan adanya warga yang tidak memiliki hak pilih tetapi justru mencoblos di TPS terkait.
Arief melanjutkan pemungutan suara ulang akan dilaksanakan selang tiga hari setelah ditetapkan oleh KPU dan Bawaslu tingkat kabupaten hingga kota.
Ia berpendapat hasil PSU nantinya tidak akan berpengaruh besar terhadap perolehan suara kandidat kepala daerah.
"Pengaruhnya kecil sekali. Kan satu TPS saja paling banyak 400 sampai 500 pemilih. Di satu kabupaten hanya satu sampai dua TPS yang PSU. Kalau memang semuanya memilih satu kandidat saja pengaruhnya tidak sampai 1%," ujarnya.
Sementara itu, sebelumnya anggota Bawaslu RI Fritz Erdward Siregar menuturkan ada 110 TPS yang berpotensi menggelar PSU karena adanya pelanggaran. Hal demikian menurut Arief akan kembali dikonsultasikan kepada Bawaslu.
"Perbedaan ini nanti dikonsultasikan ke Bawaslu bersangkutan. Karena Bawaslu pasti melaporkan kalau ada pelanggaran. Karena yang menentukan PSU atau tidak ya Bawaslu atau panitia pengawas di tingkat daerah," terangnya. (OL-5)
PANITIA Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kunci
Ketua DPD Perindo Palu, Andono Wibisono mengatakan, penyerahan B.1-KWK dilakukan DPP dalam forum Mukernas.
Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) merilis hasil survei terkait peta elektoral Pilkada Kabupaten Lombok Timur 2024. Elektabilitas M. Syamsul Luthfi menempati urutan tertinggi.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa hanya ada dua pasangan calon (paslon) yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved