Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI berlakukan buka tutup situs sistem informasi penghitungan suara (situng). Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan hal itu harus dilakukan untuk menangkal serangan peretas saat Pilkada yang masih berlangsung tahapannya saat ini.
"Mohon maaf kepada masyarakat yang ingin mengakses situs Situng tetapi kadang tidal bisa. Karena KPU terpaksa harus melakukan sistem buka tutup," ujarnya di dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (30/6).
KPU pun membantah bahwa sistem buka tutup itu dilakukan karena KPU tidak transparan.
"Bukan karena Kita tidak transparan. Tapi memang harus kita lakukan," terangnya.
Arief mengatakan sistem buka tutup situs ini diputuskan oleh tim teknologi informasi yang dimiliki KPU.
"Jadi ini strategi. Serangan peretas itu bukan cuma tiap jam tetapi tiap menit. Banyak sekali. Jadi kita tutup dulu. Lalu Kita bersihkan semua virus atau serangan yang mencoba masuk. Lalu setelah itu kita buka lagi. Karena kalau tidak seperti itu jusru dikhawatirkan akan masuk serangan itu, ujarnya. (OL-5)
PANITIA Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kunci
Ketua DPD Perindo Palu, Andono Wibisono mengatakan, penyerahan B.1-KWK dilakukan DPP dalam forum Mukernas.
Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) merilis hasil survei terkait peta elektoral Pilkada Kabupaten Lombok Timur 2024. Elektabilitas M. Syamsul Luthfi menempati urutan tertinggi.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa hanya ada dua pasangan calon (paslon) yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved