Setara Institute Dorong Pemerintah Perkuat Partisipasi Kelompok Rentan dalam Pilkada

BELUM optimalnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak kelompok rentan di Sulawesi Selatan masih menjadi "existing issue" yang perlu terus diadvokasi. Salah satu fokus yang disorot yaitu prasarana yang inklusif bagi penyandang disabilitas dalam momen Pilkada 2024.

"Di satu sisi, komunikasi strategis sebagai pendekatan dalam penyaluran aspirasi masih belum optimal. Kemampuan melakukan kampanye yang inklusif dan advokasi kebijakan yang berdampak menjadi pilar yang sangat penting untuk memastikan isu-isu kelompok rentan didengar, dipertimbangkan, dan diintegrasikan dalam pembangunan daerah," kata Peneliti Setara Institute Sayyidatul Insiyah dalam keterangannya, Rabu (20/11). 

Atas kebutuhan tersebut, Setara Institute menyelenggarakan workshop bertajuk "Komunikasi Strategis untuk Peningkatan Partisipasi Kelompok Rentan dalam Demokrasi” di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selama dua hari, Selasa-Rabu (19-20/11/2024).

Baca juga : Berbagai Upaya Dilakukan untuk Tekan Kerawanan Pilkada 2024 di Sulawesi Selatan

Selain itu, kata Sisy panggilan akrab Sayyidatul Insiyah, workshop juga dimaksudkan sebagai forum konsolidasi sebelum pelaksanaan 'Tudang Sipulung' bertajuk “Merancang Demokrasi Inklusif: Menguatkan Suara Kelompok Rentan di Sulawesi Selatan” yang akan dilaksanakan, Kamis (21/11/2024) dengan mempertemukan para calon gubernur di Pilkada Sulsel 2024 dengan Koalisi ASPIRASI dan masyarakat Sulsel secara umum. 

Koalisi ASPIRASI Sulsel Nasrum mengatakan pemerintah harus berkomitmen memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat melalui akselerasi pembentukan kebijakan yang promotif terhadap pengakuan masyarakat adat beserta hak atas sumber daya alamnya. 

Kedua, pemerintah perlu memastikan tersedianya akses dan prasarana yang inklusif bagi penyandang disabilitas dalam momen Pilkada 2024.

Baca juga : Tak Lolos Tes Kesehatan, Suhartina Digantikan Kadis PU Jadi Cawabup Maros di Pilkada

Ketiga, pemerintah berkomitmen memperkuat pendidikan, pemahaman, dan perspektif tentang kesetaraan gender di lingkungan pendidikan, pemerintahan, dan institusi lainnya. 

Keempat, pemerintah berkomitmen menghapus kebijakan diskriminatif yang membatasi hak-hak kelompok rentan. 

Adapun rekomendasi yang diusulkan oleh peserta workshop dalam rancangan kertas kebijakan tersebut, kata Nasrum, juga dimaksudkan sebagai bahan untuk disampaikan secara langsung kepada para calon gubernur Sulsel saat pelaksanaan Tudang Sipulung. 

"Dengan demikian, isu-isu tentang kelompok rentan tidak hanya diperbincangkan dalam ruang publik, namun juga menjadi isu yang didengar dan dipertimbangkan oleh para calon gubernur sebagai isu yang akan diintegrasikan dalam program perencanaan daerah ketika calon gubernur itu terpilih," tandasnya. (P-5)