Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DPD PDI Perjuangan Jawa Timur telah menyerahkan surat DPP PDI Perjuangan untuk dukungan pencalonan kepada calon kepala dan wakil kepala daerah. Surat dukungan pencalonan itu diberikan kepada para kader PDI Perjuangan, antara lain; Eri Cahyadi- Armudji untuk bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya.
Selain Surabaya, PDI Perjuangan telah memantabkan dukungan resmi kepada Ony Anwar Harsono-Dwi Rianto Jatmiko untuk bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Ngawi. Selanjutnya Maryoto Birowo- Didik Girnoto Yekti untuk bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tulung Agung. Di Kota Blitar, PDI Perjuangan memberikan surat dukungan kepada Bambang Riyanto dan Bayu Setyo Kuncoro.
Untuk wilayah Kota Probolinggo, partai besutan Megawati Soekarnoputeri itu memberikan surat dukungan kepada Habib Zainal Abidin dan Sri Setyo Pertiwi. Selanjutnya Kabupaten Jombang diberikan kepada pasangan Nyai Mundjidah Wahab-Sumrambah untuk Kabupaten Jombang, serta Kabupaten Sumenep diberikan kepada pasangan Achmad Fauzi-KH Imam Hasyim.
Baca juga : Pilkada Kota Batu, Krisdayanti Maju Ditunjuk PDIP
Said Abdullah, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menuturkan ketujuh pasangan tersebut sebagian besar kader tulen PDI Perjuangan. Hal ini disebutkan olehnya untuk menegaskan peran partai sebagai sumber rekrutmen kepemimpinan.
“Dari ketujuh pasang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang surat dukungan pencalonan dari DPP PDI Perjuangan telah turun, sebagian besar adalah kader PDI Perjuangan sendiri. Dengan demikian, bukti kaderisasi di PDI Perjuangan berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Said yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Strategis itu menegaskan jangan sampai partai politik hanya dijadikan sewa perahu pencalonan. Hal tersebut dapat merusak kehidupan demokrasi dan kualitas kepemimpinan di daerah.
Baca juga : Elektabilitas Irjen Ahmad Luthfi Perlu Diuji di Kandang Banteng
“Kalau partai politik memposisikan diri seperti itu. PDI Perjuangan bukan sekedar memberikan surat dukungan, tetapi juga memastikan ideologi dan program politik kerakyatan dari partai dituangkan dalam program program pembangunan di daerah oleh calon yang kita dukung,” ungkapnya.
Said menegaskan pihaknya tidak ingin pilkada berbiaya mahal. Hal tersebut untuk meminimalisir peluang korupsi sejak pencalonan. Oleh sebab itu, semua partai politik harus mengedepankan kualitas dan integritas calon pemimpin.
“Mari kita berlomba lomba mencari calon pemimpin yang mempuni membangun daerah. Kalau semua partai mengajukan calon calon pemimpin yang kompeten dan berintegritas, maka menu yang baik kita sajikan kepada rakyat. Dengan demikian, siapapun yang terpilih pasti pasti baik untuk daerah”, imbuhnya. (Z-8)
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menginginkan agar Ketua DPW PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar sebagai bakal calon gubernur (cagub) Jawa Timur
SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa Menteri Sosial Tri Rismaharini berada pada urutan kedua di survei Litbang Kompas terkait Pilkada Jawa Timur
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami transaksi suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim). Informasi itu diulik penyidik dengan memeriksa 30 saksi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penjelasan soal pengembangan kasus suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim). Lebih dari 20 orang ditetapkan sebagai tersangka.
PDIP akan menyiapkan penantang bagi petahana, yakni Khofifah-Emil pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim).
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah melalui kegiatan rembuk warga sehingga warga dapat berkumpul dan berdiskusi dengan kepolisian.
Surat pengajuan cuti sudah diterima dari sekda. Saat ini surat tersebut telah disampaikan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Dukungan itu menguat karena Ono Surono dinilai sebagai sosok pluralisme, sehingga perubahan bisa terjadi.
Dinda mengidap meningtis sejak usia 8 bulan dan telah berupaya dilakukan pengobatan ke berbagai tempat
Setelah tahapan Coklit (pencocokan dan penelitian), Bawaslu Bali tetap fokus pada sejumlah tahapan berikutnya sebelum daftar pemilih ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved