Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Partai Nasdem bukan tanpa alasan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub 2024. Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Raden Gusti Arief mengungkapkan Anies memiliki rekam jejak yang sangat baik. Selain itu, ia juga mendapat dukungan besar dari masyarakat ibu kota pada Pilkada Serentak kali ini.
"Saya melihat keinginan Partai Nasdem kembali menjadikan Anies Baswedan sebagai calon Gubernur DKI Jakarta karena Pak Surya Paloh mendeteksi dan membaca bahwa di tingkat akar rumput, masyarakat di kelas menengah ke Bawah, menginginkan Anies kembali memimpin Jakarta," ungkap Gusti melalui keterangan tertulis, Selasa (23/7).
Hal-hal lainnya yang ikut menentukan Anies Baswedan kembali dipilih Partai Nasdem adalah kapasitasnya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Itu sudah terbukti dan teruji dalam menata ibu kota.
Baca juga : PKS Klaim NasDem Oke dengan Pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman
Anies yang diberikan kesempatan memilih wakilnya dan diberikan tenggat waktu hingga Agustus 2024 mendatang. Partai Nasdem juga tidak mensyaratkan apapun. Dengan kata lain, NasDem tidak memaksakan wakil Anies berasal dari kader atau internal NasDem pada Pilkada 2024.
"Yang terpenting adalah siapapun sosok calon wakil gubernur DKI Jakarta yang dipilih Anies, keduanya bisa berkomunikasi dengan baik dan memiliki visi dan misi yang sama dalam membangun DKI Jakarta," jelasnya.
Jika kelak Anies Baswedan terpilih untuk memimpin Jakarta, prioritas utamanya adalah pemerataan karena Jakarta akan menjadi pusat perekonomian.
"Dengan menjadi daerah aglomerasi, NasDem berharap tidak ada ketimpangan yang terjadi. Peningkatan kesejahteraan sosial warga juga harus menjadi fokus utama terutama yang bersinggungan dengan pendidikan dan kesehatan," tutup Gusti. (Z-11)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah melalui kegiatan rembuk warga sehingga warga dapat berkumpul dan berdiskusi dengan kepolisian.
Surat pengajuan cuti sudah diterima dari sekda. Saat ini surat tersebut telah disampaikan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Dukungan itu menguat karena Ono Surono dinilai sebagai sosok pluralisme, sehingga perubahan bisa terjadi.
Dinda mengidap meningtis sejak usia 8 bulan dan telah berupaya dilakukan pengobatan ke berbagai tempat
Setelah tahapan Coklit (pencocokan dan penelitian), Bawaslu Bali tetap fokus pada sejumlah tahapan berikutnya sebelum daftar pemilih ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
ICW melaporkan maraknya kasus korupsi terkait dana hibah pemilihan kepala daerah (Pilkada), yang berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved