Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Golkar mengeluarkan surat keputusan kepada 10 pasangan calon yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024. Wilayah-wilayah tersebut sudah melalui penggodokan sehingga sudah mengerucut kepada pasangan yang akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Partai Golkar sampai saat ini telah mengeluarkan 10 surat keputusan untuk pasangan calon. Kemudian pasangan calon untuk calon kepala daerah, gubernur, maupun wakil gubernur," ungkap Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (18/7).
Lalu untuk tingkat kabupaten/kota, Golkar telah mengeluarkan 21 surat keputusan. Pasangan yang telah dipastikan akan diusung selanjutnya memasuki tahapan pemenangan.
Baca juga : PKS Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilgub Jatim
Kemudian, Lodewijk menyebut, proses Pilkada 2024 akan berjalan cepat. Pasalnya, bagi pasangan yang sudah diusung, maka telah memiliki koalisi untuk pemenangan.
Lodewijk menegaskan Golkar menetapkan target tinggi dalam Pilkada 2024 mendatang. Tak main-main, Partai berlambang pohon beringin ini menargetkan setidaknya bisa memenangkan 60 persen pertarungan.
"Mudah-mudahan dengan mengacu, dengan melihat evaluasi pilpres dan pileg lalu, partai Golkar itu Insya Allah atas bantuan dari rekan-rekan wartawan juga, kita akan memenuhi target kita yaitu 60 persen," ujar Lodewijk.
Baca juga : PPP Resmi Usung Pasangan Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024
Target tersebut dinilai realistis melihat dari perolehan tahun 2020. Lodewijk membeberkan saat itu Golkar menargetkan 60 persen kemenangan dan berhasil memperoleh 61,11 persen kemenangan di seluruh Indonesia. (Z-7)
1. Sumatera Utara
Bobby Nasution dan Surya
Baca juga : Demokrat Persilakan Nagita Slavina Diusulkan Jadi Bacalon Wagub Sumut
2. Bengkulu
Rohidin Mersyah dan Meriani
3. Riau
Baca juga : PKB Siapkan Figur untuk Pilgub Jatim 2024, Cegah Khofifah-Emil Melawan Kotak Kosong
Syamsuar dan Rahmawati
4. Kalimantan Selatan
Raudhatul Jannah dan Akhmad Rozanie Himawan
5. Kalimantan Barat
Sutarmidji dan Ria Norsan
6. Kalimantan Utara
Zainal Paliwang dan Ingkong Ala
7. Papua Pegunungan
Jhon Tabo dan Ones Pahabol
8. Papua Barat Daya
Lamberthus Jitmau dan Samsudin Anggiluli
9. Jawa Timur
Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak
10. Lampung
Arinal Djunaidi
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa hanya ada dua pasangan calon (paslon) yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mendukung Irjen Ahmad Luthfi untuk maju dalam kontestasi Pilgub Jawa Tengah.
PARTAI Perindo menyebut belum mengumumkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, meskipun mengundangnya dalam acara musyawarah kerja nasional (mukernas)
SEBANYAK 60 sesepuh Lamaholot menemui mantan Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen (Purn) Johni Asadoma untuk memberikan dukungan maju di Pilgub NTT.
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang.
Ketua DPD Perindo Palu, Andono Wibisono mengatakan, penyerahan B.1-KWK dilakukan DPP dalam forum Mukernas.
Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) merilis hasil survei terkait peta elektoral Pilkada Kabupaten Lombok Timur 2024. Elektabilitas M. Syamsul Luthfi menempati urutan tertinggi.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
PEMERINTAH seharusnya menekankan netralitas di pilkada tidak hanya pada penyelenggara pemilu tapi juga kepada aparatur dan pemerintah daerah serta seluruh penjabatnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved