Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yulianto Sudrajat menyampaikan tantangan terberat dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024, ialah distribusi logistik.
“Jadi sebenarnya logistik ini kan tantangan terberatnya adalah di aspek distribusi ya. Seperti diketahui kemarin hampir 800-an ribu TPS ya. Di hari yang sama harus sampai tepat waktu dengan situasi kondisi geografi yang sangat beragam,” ungkap Yulianto, Sabtu (13/7).
Dia mengatakan perlu kerja keras dalam proses distribusi yang dilakukan secara berjenjang tersebut. Mulai dari KPU pusat, kemudian turun langsung ke KPU kabupaten/kota, lalu didistribusikan lagi ke kecamatan.
Baca juga : KPU Pastikan Logistik untuk PSU di Beberapa Daerah sudah Siap
“Dari kecamatan terus kemudian ke desa, dari desa baru sampai di TPS,” tambah Yulianto.
Belum lagi soal petimbangan waktu, serta evaluasi dari yang perlu diserahkan terkait pendistribusian logistik tadi.
Selain itu, Yulianto juga menyampaikan sejauh ini peraturan KPU (PKPU) belum rampung sepenuhnya. KPU masih harus menyiapkan beberapa hal sebelum dikirim ke Komisi II DPR RI untuk mendapatkan persetujuan di rapat dengar pendapat (RDP).
Baca juga : Tak Sepakat Dilakukan Pergantian Komisioner, Wapres Minta Kinerja KPU Diperkuat
Sama seperti di pemilu 2024, Yulianto menyebut untuk pilkada 2024 akan berkoordinasi dengan Mabes Polri terkait dengan pola-pola pengamanan untuk logistik. “Dan ini akan kami lanjutkan lagi, khusus untuk pengadaan dan distribusi logistik untuk Pilkada serentak 2024,” kata dia.
“Pilkada ini kan hampir seluruh Indonesia, kecuali di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan beberapa daerah kabupaten/kota di daerah khususnya ibu kota ini. Selebihnya menyelenggarkan pilkada semua. Jadi pola-pola pengamanan terkait dengan pengadaan logistik beserta distribusinya nanti sampai ke TPS, kami akan bekerja sama penuh dengan jajaran TNI dan Polri seperti di Pemilu 2024,” tambah dia.
Kerja sama itu dilakukan agar mendapatkan dukungan seperti di daerah-daerah terpencil serta daerah yang aksesnya yang sulit dijangkau.
“Itu sama juga nanti kami berkoordinasi penuh agar situasinya logistik di pilkada itu juga tepat waktu persis di pemilu 2024,” tandasnya. (Z-3)
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
ICW melaporkan maraknya kasus korupsi terkait dana hibah pemilihan kepala daerah (Pilkada), yang berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah.
KPU diminta tidak sewa pesawat jet untuk pendistribusian logistik pilkada
PLT Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menyampaikan pihaknya telah memastikan logistik untuk pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa daerah sudah siap.
KAPOLRES Rokan Hulu AKBP Budi Setiyono turun langsung saat menjemput pergeseran kotak suara dari lokasi TPS menuju PPK dalam rangka pleno tingkat kecamatan usai pemungutan suara
TNI AD mengirimkan helikopter untuk membantu evakuasi logistik Pemilu 2024 dari TPS yang terisolir di Kampung Oya, Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat.
Ketua KPU Papua Steve Dumbon mengungkapkan ada 36 tempat pemungutan suara (TPS) di empat kabupaten di Papua yang akan menggelar pemungutan suara susulan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved