Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno mengaku masih menunggu arahan partai terkait potensi dirinya maju untuk Pilgub Jawa Barat pada Pilkada 2024.
"Penugasan secara resmi belum diterima per hari ini. Komunikasinya masih sangat informal. Saya menunggu arahan pimpinan. Karena saya pernah mengikuti proses pilkada sebelumnya, nanti pimpinan partai politik akan menentukan," kata Sandiaga di Istana Merdeka, Senin (8/7).
Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyambut baik terkait nama kadernya Sandiaga Uno yang masuk dalam radar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Baca juga : Sandiaga Dilirik PKB, PPP: Beliau Gubernur Indonesia
Setelah parpol menentukan, dan muncul penugasan, kata Sandiaga, kemudian akan masuk tahapan-tahapan pemilu.
"Per hari ini, sebelum ada penugasan, maka saya fokus di tugas-tugas kementerian," kata Sandiaga.
Dia melihat Pilkada Serentak perlu disiapkan dengan sangat serius. Pasalnya, ini merupakan lanjutan kontestasi demokrasi pasca Pilpres dan Pileg pada Februari lalu.
Baca juga : Sandiaga Uno Diusulkan Maju di Jabar, PKB: Sulit bila Lawan Ridwan Kamil
"Saya sebagai seorang kader tentu nanti akan menunggu tugasnya sebagai apa. Tapi ini jangan sampai diartikan siap untuk sekedar mengikuti prosesi, karena tahapannya tidak seperti itu," kata Sandiaga.
Setelah mendapat surat tugas, calon kandidat jug harus mempelajari dengan seksama, terkait isu-isu yang menjadi sorotan di daerah tersebut. Dirinya tidak ada ambisi atau keinginan tertentu untuk maju di Pilgub Jakarta maupun Jawa Barat.
"Saya tidak ada. Sebagai loyalis, apapun tugas itu pasti dipertimbangkan demi kebaikan dan kontribusi bagi negara," tandasnya. (Z-11)
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
ICW melaporkan maraknya kasus korupsi terkait dana hibah pemilihan kepala daerah (Pilkada), yang berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah melalui kegiatan rembuk warga sehingga warga dapat berkumpul dan berdiskusi dengan kepolisian.
Surat pengajuan cuti sudah diterima dari sekda. Saat ini surat tersebut telah disampaikan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Dukungan itu menguat karena Ono Surono dinilai sebagai sosok pluralisme, sehingga perubahan bisa terjadi.
Dinda mengidap meningtis sejak usia 8 bulan dan telah berupaya dilakukan pengobatan ke berbagai tempat
Setelah tahapan Coklit (pencocokan dan penelitian), Bawaslu Bali tetap fokus pada sejumlah tahapan berikutnya sebelum daftar pemilih ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved