Mari Kembali pada Spiritualitas Bernegara

BANGSA ini punya satu ‘DNA’ khas yang amat tua: rasa kebertuhanan, yang sering dibicarakan sebagai spiritualitas. Selama puluhan milienium, di segala lapis penghuni asli Indonesia, DNA itu telah ada. Dan, mendalam. Demikian tulis ahli hukum tata-negara, Prof Mr Kuntjoro Purbopranoto (1960). Hari ini, kita patut bertanya: benarkah rasa kebertuhanan itu masih ada? Jika masih ada, apa korelasi dan arti pentingnya bagi praktik penyelenggaraan hidup berbangsa-bernegara?

RASA KEBERTUHANAN

Hidup, bagi bangsa homo religiosus ini, bukan aksi suka-suka di ruang hampa, melainkan selalu ada tarikan ke dan dari Yang Mahakuasa, dalam segala aspek kehidupan, melalui tanda, rahmat, atau kompas-Nya. Mujur-buntung, naik-turun, atau bersinar-memudar, semuanya mestilah dipahami sebagai bagian dari siklus sangkan-paraning dumadi atau ‘asal-usul kemenjadian’.

Apa saja faktor pembentuk rasa kebertuhanan? Menurut Prof Dr Ismaun (1976), fenomena-fenomena alam di tanah (kontinen) dan air (maritim)-lah faktor utama pembentuknya. Semua fenomena itu direnungkan, dikaji, serta di-titeni, hingga menerbitkan keyakinan bahwa ‘ada sesuatu di luar diri yang mahakuasa serta menentukan segala nasib’, sebagaimana ditulis Hatta (Demokrasi Kita, 1960). Dan, sesuatu itu, tunggal adanya.

Bukti-bukti materiel, seperti punden berundak yang di tengahnya terpancang menhir tunggal—simbol Yang Maha Esa—adalah manifestasi lahiriah dari religiositas para leluhur. Konsep dan strukturnya terus bersinambung, seperti candi Borobudur (Buddha), Pura Besakih (Hindu), hingga masjid-masjid khas Nusantara beratap tumpang itu (Islam).

‘DNA’ itu ternyata diafirmasi sains. Hasil riset kolaborasi tim ahli Indonesia-Australia di kawasan Wallacea membuktikannya. “Kuat sekali dugaan, Indonesia-lah tempat titik nol manusia mengenal Tuhan,” kata Prof Budianto Hakim (2025), arkeolog kawakan yang turut dalam tim itu. Buktinya: adanya pengharapan yang digambarkan pada seni cadas.

Jurnal Nature, 21 Januari 2026, memublikasikan riset Prof Budi dkk itu. Judulnya, Rock art from at least 67,800 years ago in Sulawesi. Sepuluh tahun lamanya riset rock art ‘seni cadas’ ini dilakukan, di era Pleistosen Gua Metanduno di Pulau Muna (Sulawesi Tenggara). Hasilnya terbukti bahwa usia rock art itu minimal 67.800 tahun. Artinya, seni cadas Gua Metanduno merupakan yang tertua di dunia. Ini fakta keras yang menempatkan Indonesia sebagai titik nol manusia mengenal Tuhan melalui ‘ledakan/lompatan kognitif’: kemampuan menuangkan pikiran dan asa secara simbolis.

Aksi seni cadas melahirkan bahasa, sains, serta teknologi. Juga keinginan luhur dan pengharapan kepada Sang Pengabul Asa (homo religiosus). Pengharapan dan keinginan luhur mendorong munculnya kepercayaan, agama, spiritualitas, hingga ideologi.

Uraian tadi dimaksudkan sebagai lubang kecil di atap kamar gelap untuk memperjelas unsur-unsur vital proses kebangsaan kita. Yakni, ‘ideologi’, ‘spiritualitas’, ‘keinginan luhur’, ‘rasa kebertuhanan’. Jika dipermutasikan dalam konteks berbangsa-bernegara, rumusannya kira-kira begini: “Keinginan luhur berbangsa yang menjiwai ideologi bernegara bersumber pada spiritualitas yang lahir dari rasa kebertuhanan.”

UNSUR-UNSUR KUNCI

Menjelang Proklamasi 1945, unsur-unsur vital itu ditangkap dengan saksama oleh satu panitia kecil yang ditunjuk oleh kolegium 38 anggota Dokuritsu Junbi Chosakai (BPUPKI). Anggotanya sembilan cendekia-negarawan: AA Maramis, Abikusno, Kahar Mudzakkir, M Yamin, Subarjo, Wachid Hasyim, Mohammad Hatta, Agus Salim, plus Sukarno selaku kaityo (ketua).

Salah satu tugas Panitia Sembilan ialah merancang preambule hukum dasar (UUD 1945). Naskah keramat Piagam Jakarta itu diselesaikan di Kantor Besar Jawa Hokokai (telah diratakan, kini jadi gedung Mahkamah Agung) pada Jumat Kliwon, 22 Juni 1945 (Sekneg, 1995).

Panitia Sembilan secara genius mengartikulasikan unsur-unsur itu di alinea III Preambule UUD 1945. Yakni: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

Frasa ‘atas berkat rahmat Allah’ adalah ekspresi dari mendalamnya rasa kebertuhanan yang, menurut Hatta (1960: 30), di situlah terletak pengakuan bahwa, tanpa diberkati Tuhan, negeri ini mustahil merdeka.

Alenia III itu juga menunjukkan bahwa, bagi bangsa ini, kehidupan berbangsa-bernegara memang benar urusan relasi horizontal ‘ipoleksosbudhankam’. Tapi, semua itu tunduk pada, dan harus sejalan dengan, urusan yang lebih dasar: relasi vertikal atau ketuhanan. Kata Hatta, itulah ‘fundamen moral’.

Maka, dimuliakanlah ia sebagai sila causa Pancasila. Dari fundamen moral itu terpancarlah tiga sila ‘fundamen politik’, yakni pengharapan atas hadirnya: peri-kemanusiaan, peri-kebangsaan, peri-kerakyatan (demokrasi). Dan, gong atau suprema lex-nya ialah: keadilan sosial seluruh rakyat. Salus populi suprema lex, kesejahteraan rakyat merupakan hukum tertinggi!

Soal ‘ideologi’ dan cita-cita atau ‘keinginan luhur’, Hatta pun gamblang menjelaskan dalam Demokrasi Kita (1960): “Tjita-tjita jang mendjadi pedoman bukan hanja kemerdekaan bangsa, tetapi suatu Indonesia jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pelaksanaan itu mendjadi kewajiban moril!… (Adapun) Pantjasila (adalah) filsafat atau ideologi negara… Dasar jang tinggi-tinggi ini dirasakan perlu sebagai bimbingan untuk melaksanakan kewajiban moril jang berat itu.”

Jadi, jelaslah, keinginan luhur berbangsa merupakan kewajiban moral. Adapun ideologi bernegara, Pancasila, menjadi fundamen moral, dengan rasa kebertuhanan sebagai spiritualitasnya. Di atas fundamen moral itulah, tegas Hatta (1960), hal-hal berikut sangat diharapkan bisa tumbuh pada diri setiap pengurus negara, yaitu ‘kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, serta persaudaran ke luar dan ke dalam’.

SPIRITUALITAS GARAM, BUKAN GINCU

Lihatlah dengan kacamata hari ini, betapa spiritualitas bernegara yang dibangun serta dilandasi rahmat Allah dan keinginan luhur itu terbukti menghasilkan rumusan-rumusan desain kenegaraan yang kuat-hebat. Visinya jauh melampaui usia para perumusnya. Cakupannya luas melampaui sekat-sekat primordial. Relevansinya panjang melampaui gerusan waktu.

Pertanyaannya, hari ini, masih adakah spiritualitas bernegara itu?

Mohon maaf, Hatta kita pinjam lagi. Awal 1960-an, ia menyodorkan analogi tajam: gincu vs garam. Bagi Hatta, spiritualitas tak boleh seperti gincu: tampak tapi tak terasa. Spiritualitas yang baik itu ibarat garam di lautan: tidak terlihat dan tidak tampak tapi terasa. Sukarno pun punya yang senada, sebaris aforisma yang ia tulis tangan pada 23 Oktober 1946: “Orang tak dapat mengabdi kepada Tuhan dengan tidak mengabdi kepada sesama manusia.”

Jadi, spiritualitas yang tak menyentuh isi karena hanya bermain di simbol belaka (ritual, upacara, outfit, prosedur, protokoler), itu gincu belaka. Dan, ia hanya mengotori semangat berketuhanan. Spiritualitas juga tak sepantasnya hanya ada di arena pribadi, melainkan harus terasa berupa aplikasi dalam hidup bersama: sesama manusia, lingkungan sosial, dan alam.

Lebih-lebih pengurus negara. Spiritualitas bukan saja relevan, tapi berharkat. Mengapa? Karena mereka ada karena restu, amanah, dan ongkos tuannya: Rakyat! Vox populi vox Dei, kata adagium Latin abad XVIII. Pada diri para tuan itulah unsur ketuhanan berletak. Jika telinga nurani para pengurus negara betul-betul difungsikan, maka selirih atau semarginal apa pun vox populi, ketulusan dan kekeramatan vox Dei tentu akan bisa didengar. Apalagi bila suara rakyat itu lantang dan mewabah!

Mari insafi untuk tidak lagi terjerembap pada praktik-praktik bernegara ala spiritualitas gincu. Pertama, sudahi banyak bersibuk pada ritual yang berujung pada ritual itu sendiri (upacara, perayaan, peresmian ini-itu, gunting pita, dll). Tinggalkan praktik yang demikian itu. Nyatanya, selewat ritual, apa kabar aktivitas utamanya? Amburadul, mati angin, mati suri, atau bahkan mati sungguhan?

Kedua, tahan diri dari kegemaran mengekspos panggung belakang layar. Betul bahwa ada yang suka tonil, tapi rakyat jauh lebih suka kepada karya nyata yang hasil-hasilnya konkret bagi kesejahteraan dan keadilan sosial mereka. Lebih-lebih di era krisis seperti sekarang, kurangi menggelar rapat apalagi yang minim tindak lanjut, kurangi kunjungan ini-itu yang kental basa-basi formalitas, sudahi kebiasaan bagi-bagi bantuan sosial yang mirip kampanye itu.

Ketiga, hentikan kontradiksi antara ucapan dan perbuatan. Mendaku anti-ini dan anti-itu, tapi yang dilakukan justru pro-ini dan pro-itu. Hentikan pertikaian antara sikap dan ucapan. Sering dan di mana-mana, sampai jadi praktik harian. Karena perbuatan lebih kuat daripada ucapan, praktik semacam ini akan dengan mudah diingat orang sebagai inkonsistensi. Bahkan, nama Tuhan plus kitab suci di atas kepala saja yang berkali-kali dilafazkan mudah diakali. Kebangetan enggak sih?

Keempat, sudahi merusak tatanan, juga prioritasi kebutuhan rakyat. Hal yang penting, jangan dilibas oleh yang kurang penting. Isu yang berurgensi jangka panjang, jangan dilolosi unsur-unsur vitalnya buat kepentingan jangka pendek, apalagi kelompok sendiri. Pendidikan dan kesehatan, itu isu mendasar dan strategis.

Kelima, berfokuslah pada tupoksi kerjamu. Bertani, itu urusan petani dan kementerian pertanian. Sudah, fokuslah, kembalilah pada tugas-tugas pokok sebagaimana dirancang oleh para pendiri bangsa yang diwarnai oleh berkat rahmat Tuhan dan didorongkan oleh keinginan luhur. Tak perlu mengubah aturan, ‘menggeser-geser gawang’ melalui revisi ini-itu.

TULUS SAJA PUN TIDAK CUKUP

Belum cukupkah pelajaran mahal yang diberikan sejarah: betapa akan jauh mundurnya kita jika tata negara diurus seenak hati, semena-mena menuruti nafsu kuasa semata? Harus terus disadari bahwa rakyat adalah tuan, dan para pengurus negara adalah pelayan.

Coba cari, di mana pun, mana ada tuan yang rela dan bahagia punya para pelayan yang buruk kinerja, tidak amanah, dan suka-suka. Apalagi ditambah dengan tindak lancung korupsi menggarong duit milik si tuan, yang kini makin marak dan ugal-ugalan dengan modus kian canggih.

Jika hal yang dasar-dasar saja tidak digubris, itu artinya, betapa semakin menjauhnya kita hari ini dari spiritualitas bernegara. Jika kesucian spiritualitas bernegara, sikap kebertuhanan makin menjauh dari praktik-praktik bernegara, masih punya mukakah kita berdoa kepada Yang Mahasuci-Mulia agar negeri ini diberkahi-Nya? Masih punyakah kita nyali memohon agar para pemimpin diampuni dosa-dosanya? Manalah mau Tuhan mengampuni umatnya yang dengan sadar dan sengaja terus-menerus mengulangi perbuatan dosanya.

Saudara-saudaraku, mari lekas pulang. Kembali ke khitah spiritualitas bernegara kita: rasa kebertuhanan. Ingat-ingatlah muruah leluhur kita 70.000-an tahun lampau di Pulau Muna, atau di mana pun, yang telah menjejakkan lini masa DNA kita sebagai bangsa yang paling awal telah mengenal Tuhan.

Layangkan kenangan dan penghargaan kita kepada para perintis kemerdekaan, baik di medan tempur maupun di meja diplomasi, termasuk Panitia Sembilan, dan para pendiri bangsa dan negara. Jika kita kenang mereka, bukankah semua pikiran dan tindakan mereka semua merupakan cermin dan inspirasi yang gamblang?

Dengan mengingatnya, marilah lekas kita jalankan spiritualitas garam: menukik pada kerja-kerja konkret amanah si tuan (rakyat) dan konstitusi. Caranya? Tinggalkan jalan spiritual gincu, kepura-puraan, kebertuhanan semu belaka. Sebaliknya, kita harus terus mengulang-ulang wasiat Hatta, spiritualitas yang harus bercokol dalam diri para pengurus negara ialah nilai-nilai luhur: kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, serta persaudaran ke luar dan ke dalam.

Sedemikian besar tantangan di depan mata untuk meluruskan kembali jalannya praktik bernegara. Kepemimpinan yang tulus saja bahkan tidak cukup. Ia juga harus cakap-kompeten, mampu menjadi teladan, dan tawaduk. Itulah kepemimpinan berspiritualitas tinggi. Kepemimpinan yang tidak bisa dibeli, karena ia tumbuh dari tempaan olah-rasa kebertuhanan. Semoga Republik ini masih memiliki

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com