Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
HARUS menunggu 19 tahun bagi Indonesia untuk bisa memboyong kembali Piala Thomas ke Bumi Pertiwi. Kemenangan Jonatan Christie atas Li Shi Feng membawa Indonesia bertambah perkasa sebagai negara penguasa kejuaraan bulutangkis beregu putra dunia.
Indonesia pun menjadi negara terbanyak merebut Piala Thomas. Sejak pertama kali tahun 1958 di Singapura lewat persembahan Tan Joe Hok dkk., hingga kini tim Garuda telah mengoleksi sebanyak 14 kali juara.
Kemenangan Indonesia 3-0 atas China di final Piala Thomas edisi 2020 yang diselenggarakan tahun 2021 ini sungguh melegakan bagi bangsa Indonesia yang belum pulih dari pandemi Covid-19. Keberhasilan ini bisa menjadi penambah semangat bagi bangsa Indonesia untuk terus semangat dan bangkit.
Namun sayang, euforia kemenangan Indonesia harus di nodai dengan tidak diizinkannya bendera Merah-Putih berkibar saat upacara pemenangan akhir pekan lalu Minggu (17/10). Menyusul Indonesia yang mendapat sanksi dari Badan Anti-Doping Dunia (WADA).
Baca juga: Menpora Yakin Polemik Sanksi WADA Segera Rampung
Mengomentari kejadian itu, pebulutangkis sektor Ganda Putra Indonesia Marcus Fernaldi Gideon menyayangi sanksi yang diberikan WADA kepada Indonesia ia berharap Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) dan Pemerintah dapat segera menyelesaikan masalah tersebut.
"Cukup sedih sih gk ada Bendera Merah-Putih. Mudah-mudahan masalah WADA cepat beres," ucap Marcus dalam keterangan resmi PBSI, Selasa (19/10).
Senada dengan Marcus, pebulutangkis Indonesia lainnya Fajar Alfian juga menyayangkan kejadian tersebut. Ia menyebutkan dengan tidak dikibarkannya bendera Merah Putih perasaan senangnya sedikit berkurang.
"Kalau saya sih senang karena bisa juara namun ada sedikit kurangnya karena Bendera Merah Putih tidak berkibar. Tapi semua orang tau kalau PBSI juga adalah singkatan dari Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia. Kita tetap membawa nama Indonesia," tutur Fajar.
Fajar juga berharap masalah tersebut dapat segera selesai, menyusul akan ada banyak event besar yang sudah menanti didepan.
"Yang jelas semoga masalah ini cepat selesai, karena kita berjuang buat Merah Putih. Apalagi di depan ada event besar seperti World Champion dan Asian Games, juga Thomas Cup tahun depan," tukasnya. (OL-4)
Cynthia Temitayo Ogunsemilore terbukti melanggar aturan antidoping setelah dilakukan uji sampel oleh Badan Pengujian Internasional Antidoping (ITA).
Kasus doping pertama ditemukan di ajang Olimpiade Paris 2024. Dia adalah Sajjad Sehen, judoka asal Irak yang dinyatakan positif menggunakan steroid anabolik yang dilarang digunakan.
Dikenal sebagai Gabigol, pesepak bola berusia 27 tahun itu diskors Pengadilan Antidoping Brasil, Maret lalu, karena berusaha mengelabui tes doping.
Striker berusia 27 tahun itu disebut menyulitkan petugas kala uji doping mendadak, April lalu, di markas Flamengo di Rio de Janeiro.
Pogba, saat ini, sedang menjalani skorsing larangan bermain selama empat tahun karena kegagalan tes doping.
Simona Halep mengatakan dirinya telah menerima wild card untuk tampil di Miami Terbuka, yang digelar selepas Indian Wells Masters.
Komisioner KPU lolos dari sanksi DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam proses seleksi anggota KPU kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara periode 2024-2029.
Membayar pajak adalah kewajiban bagi setiap warga negara dan badan usaha di Indonesia. Berikut dampak dan sanksi tidak membayar pajak.
Amerika meningkatkan upaya untuk menargetkan pemukim Israel yang kekerasan dengan menambahkan individu dan organisasi baru ke dalam daftar sanksi yang semakin panjang.
Kerugian lain yang ditimbulkan atas ketidakprofesionalan polisi adalah rakyat merugi karena sudah membayar pajak untuk membiayai kepolisian.
Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta diminta memanfaatkan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) untuk menyosialisasikan Perda agar mudah terjangkau masyarakat.
DPRD DKI Jakarta berencana menerbitkan aturan sanski pidana bagi pihak yang terbukti membuang limbah domestik sembarangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved