Menpora Bentuk Tim Percepatan Pencabutan Sanksi WADA

MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali telah membentuk tim yang bertugas untuk mempercepat pencabutan sanksi Badan Anti-Doping Dunia (WADA) terhadap Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) menyusul larangan pengibaran bendera Merah Putih di berbagai kejuaraan olahraga internasional.

Pembentukan tim tersebut sekaligus merespons tidak adanya bendera Merah Putih dalam prosesi penyerahan medali saat Indonesia menjuarai Piala Thomas 2020 di Ceres Arena, Aarhus, Denmark, Minggu malam kemarin.

Tidak diperbolehkannya pengibaran Merah Putih di Piala Thomas itu menjadi yang pertama kali sanksi WADA terhadap LADI resmi diberlakukan sejak surat teguran terkait ketidakpatuhan aturan program uji doping dilayangkan awal bulan ini.

"Salah satu keputusan dari rapat (dengan LADI dan KOI), saya membentuk tim yang tugasnya ada dua, yaitu untuk melakukan akselerasi terhadap upaya-upaya kita supaya sanksi terhadap LADI ini bisa diakhiri," kata Zainudin dalam jumpa pers virtual di Jakarta, hari ini.

Baca juga: Tak Ada Merah Putih di Piala Thomas, Menpora dan LADI Minta Maaf

Selain melakukan percepatan agar hukuman WADA segera dicabut, tim tersebut juga bertugas untuk melakukan investigasi duduk perkara terkait ketidakpatuhan LADI atas aturan uji doping sehingga gagal memenuhi ambang batas minimal sampel pengujian.

Tim ini diketuai oleh Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari dan dibantu oleh Sekretaris Jenderal KOI, dua orang perwakilan dari LADI dan induk cabang olahraga yang sering mengikuti kejuaraan internasional, serta satu orang perwakilan dari pemerintah atau Kemenpora.

Sementara itu, Oktohari menyatakan pihaknya siap untuk memaksimalkan berbagai upaya serta lobi-lobi agar sanksi terhadap LADI segera dicabut.

Menurut dia, insiden di Piala Thomas merupakan peringatan bahwa keikutsertaan Indonesia di pentas dunia tidak terlepas dari regulasi internasional.

"Langkah pertama, kami akan segera berkoordinasi internal antara Kemenpora dan LADI. Kami butuh satu bulan untuk merapikan data-data yang kami serap dari LADI, dan memaksimalkan lobi-lobi untuk bisa memaksimalkan upaya pencabutan sanksi," ujar Okto.

"Investigasi akan melibatkan pihak-pihak yang lebih kompeten sehingga kesalahan seperti ini tidak terjadi lagi. Situasi ini tantangan yang tidak mudah, tetapi dengan kekompakan kita bisa menyelesaikan ini," tutup dia. (OL-4)