Kantor DPRD Kaltim Dikepung Ribuan Massa Pendemo

RIBUAN massa pendemo berjumlah 3 ribu lebih mengepung kantor DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (21/4)  dalam aksi unjuk  menuntut kebijakan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Kebijakan gubernur dinilai tidak berpihak pada masyarakat.

Puluhan elemen masyarakat dari unsur mahasiswa hingga organisasi masyarakat tersebut tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat (APM) Kaltim. Selain itu, massa  datang dari berbagai wilayah, seperti Samarinda, Kukar, hingga daerah pelosok lainnya di Kalimantan Timur.

Massa mulai bergerak sekitar pukul 11.30 Wita, dengan berjalan kaki menuju kantor DPRD Kaltim dari kawasan Islamic Center Samarinda

Baca juga : Polda Kaltim Siapkan Pengamanan Aksi Demo 21 April di DPRD Kaltim dan Kantor Gubernur

Para pendemo menyampaikan tiga Tuntutan yakni :

1. Mengaudit seluruh kebijakan Pemprov Kalimantan Timur secara menyeluruh, terkait pengadaan mobil dinas Rp8,5 miliar hingga renovasi rumah dinas Rp25 miliar.
2. Menghentikan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Kalimantan Timur saat ini.
3. Mendesak DPRD Kaltim segera bersikap tegas serta menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.

Rencananya setelah dari DPRD, massa melanjutkan jalan kaki menuju Kantor Gubernur Kaltim.

Baca juga : Gubernur Kaltim Kembalikan Mobil Dinas Rp8,49 Miliar, Utamakan Kepercayaan Publik

Dalam aksi itu, sejumlah unsur pimpinan dan anggota DPRD Kaltim langsung menemui para pendemo dan diminta untuk menandatangani tuntutan warga sebagai bentuk pakta integritas dan dukungan terhadap masyarakat.

Sementara Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, tidak nampak berada bersama anggota DPRD lainnya, karena saat ini sedang berada di Magelang, Jawa Tengah.

Usai massa pendemo anggota DPRD Kaltim dari fraksi PKB, Damayanti, mengatakan pihaknya masih akan mengkaji kembali tingkat internalnya apa yang menjadi tuntutan pendemo.

“Kami belum bisa menerima tuntutan itu, karena masih perlu dikaji di internal kami,” sebutnya.

Intinya di momentum 21 April ini adalah momen penting buat masyarakat Kaltim mudah-mudahan dengan ini membuat kita semua lebih khusus ketua DPRD lebih baik sebagaimana harapan masyarakat Kaltim.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin meminta maaf karena  fungsi budgeting  dan pengawasan DPRD tidak berjalan lebih baik, terkait dengan anggaran Rp8,5 miliar pengadaan mobil dinas dan Rp25 miliar untuk pemeliharaan rumah dinas 

“Kami meminta maaf atas segala kesalahan kami,” pintanya.

Sementara itu, Kapolda Kaltim Irjen Endar Priantoro menegaskan untuk mengamankan aksi massa tersebut pihaknya telah mengerahkan, sebanyak 2.556 personel. 

“Rincian jumlahnya, 1.922 personel dari Polri, 70 personel TNI, serta 564 personel dari berbagai instansi pendukung lainnya, termasuk Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga unsur kesehatan,”pungkasnya. (EM/E-4)