Wali Kota Farhan: Bandung Dikepung Persoalan Sanitasi

WALI Kota Bandung, Muhammad Farhan menyampaikan sekitar 27% rumah di Kota Bandung Jawa Barat masih memiliki sanitasi yang tidak layak.

Hasil sensus kewilayahan menjadi dasar baru dalam perencanaan pembangunan Kota Bandung. Berdasarkan data selama satu tahun terakhir, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah menghimpun data dari 1.597 RW dan hampir 10 ribu RT yang kini telah divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). 

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyampaikan, data tersebut menjadi pijakan penting bagi arah pembangunan ke depan di Kota Bandung. Namun demikian, ia mengaku hasil sensus tersebut menunjukkan sejumlah tantangan serius. 

Baca juga : Farhan Pastikan BBM Aman, Warga Bandung Diimbau Tenang

"Ada sekitar 27% rumah di Kota Bandung masih memiliki sanitasi yang tidak layak. Dari total sekitar 800 ribu rumah hampir 200 ribu di antaranya masih bermasalah. Kondisi tersebut berdampak langsung pada tingginya kasus diare dan stunting yang paling dirasakan oleh kelompok rentan khususnya perempuan dan anak-anak," ungkapnya pada acara Halal Bihalal TP. PKK Kota Bandung Rabu (8/4).

Farhan menyebut, menanggapi hal tersebut, Pemkot Bandung menetapkan empat kelompok prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu perempuan, anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas. Ia menyakini, peran Tim Penggerak PKK sangat penting dalam menjangkau kelompok-kelompok tersebut. Pendekatan pembangunan tidak cukup hanya bersifat teknokratis tetapi juga harus dilandasi empati.

“Program pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada angka dan bantuan semata tetapi harus benar-benar bermakna bagi masyarakat,” tuturnya.

Baca juga : Terkait WFH, Pemkot Bandung Ikut Kebijakan Pemerintah Pusat

Menurut Farhan, bantuan sosial seperti beras dan uang harus dimaknai lebih dari sekadar nominal, melainkan sebagai bentuk kepedulian dan harapan bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia juga menilai, meskipun secara kebijakan PKK bersifat pilihan dalam praktiknya keberadaan PKK menjadi kebutuhan yang tidak tergantikan dalam mendukung keberhasilan program pemerintah di tingkat akar rumput.

"Oleh karenanya, Pemkot Bandung terus berupaya memperjuangkan dukungan operasional bagi kader PKK. Meski dihadapkan pada tantangan teknis dan filosofis karena kader merupakan relawan dukungan tetap diperlukan agar peran mereka dapat berjalan optimal," paparnya.

Farhan juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur. Sebab pembangunan fisik tidak akan memberikan dampak maksimal tanpa kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.

“Jalan dan trotoar bisa dibangun dengan baik, tetapi jika lingkungan masih kotor, maka tetap akan terlihat kumuh,” jelasnya.

Untuk itu, Farhan mendorong PKK agar aktif dalam mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah terutama pemilahan dari sumbernya di tingkat rumah tangga. Keterbatasan jumlah petugas kebersihan di tingkat RW tidak memungkinkan edukasi dilakukan secara maksimal tanpa dukungan kader PKK. Ia juga memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran Tim Penggerak PKK Kota Bandung atas kontribusinya dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

"Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus TP PKK mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan hingga kader di tingkat RW dan RT yang selama ini telah berperan aktif dalam berbagai program kemasyarakatan. Tanpa dukungan dan kerja sama seluruh kader berbagai transformasi dan program yang dijalankan tidak akan dapat terlaksana dengan baik,” terangnya.

Farhan mengatakan, keberhasilan TP PKK tidak terlepas dari semangat kebersamaan, niat baik serta dedikasi para pengurus dan kader dalam melayani masyarakat. Ia pun mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga nilai-nilai silaturahmi, saling menghargai dan memperkuat rasa syukur, khususnya dalam momentum Idulfitri.

"Halal bihalal menjadi momen penting untuk mempererat hubungan serta memperkuat komitmen bersama dalam membangun Kota Bandung yang lebih baik. Tantangan pembangunan ke depan tidaklah ringan. Dinamika sosial masyarakat serta berbagai persoalan kesejahteraan masih menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu, pentingnya peran TP PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjangkau masyarakat hingga tingkat paling bawah sekaligus menjadi penggerak dalam menumbuhkan kepedulian sosial di lingkungan," sambungnya. (AN/I-1)