Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BANYAK pejabat yang memberikan pernyataan tak pantas terkait dengan bencana di Sumatra. Terlebih masyarakat korban bencana masih dalam tahap pemulihan. Pakar komunikasi Suko Widodo pun menilai banyak pejabat yang memberikan pernyataan yang terkesan blunder.
“Dalam situasi bencana dan kategori darurat, seharusnya pejabat membuat pernyataan yang informatif dan direktif. Sementara lupakan pernyataan yang sifatnya analisis,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR) ini di Surabaya, Selasa (9/12).
Menurut Suko, pejabat idealnya menyampaikan terkait proses penanganan bencana. Gaya komunikasi yang tepat seharusnya dengan melihat fakta yang ada sebelum berkomentar.
“Seharusnya sebelum membuat pernyataan, pejabat perlu data-data valid. Perlunya memperhitungkan risiko pada setiap pernyataan yang ada, jangan sampai kedepannya akan menimbulkan kericuhan,” ungkapnya.
Tidak hanya soal pernyataan, Suko juga menyoroti manajemen bencana yang kurang. Bahwa fenomena penjarahan tersebut dapat terjadi akibat adanya manajemen bencana yang kurang baik.
“Fenomena itu menunjukkan bahwa negara kurang bisa menjamin kehidupan warganya sehingga dalam bencana yang terjadi muncul berbagai side effect yang buruk,” ujarnya.
Hal tersebut juga memperlihatkan bahwa pentingnya pengetahuan manajemen bencana yang baik. Selain itu, perlu peningkatan terkait pengetahuan mitigasi serta pentingnya makna menjaga alam.
“Ini pelajaran ke depan, agar pemerintah dan semua pihak belajar tentang manajemen resiko bencana,” ungkapnya.
Suko menambahkan bahwa banyak kebijakan lingkungan dilanggar oleh pihak-pihak yang serakah dan demi keuntungan pribadi. Akibatnya, alam rusak dan melahirkan bencana bagi manusia lain.
“Pemerintah perlu menegakkan regulasi yang ada secara ketat agar ke depannya hal serupa tidak terjadi,” ujarnya.
Terakhir, Suko mengingatkan agar semua pihak bisa bahu-membahu membantu dalam menangani permasalahan yang ada.
“Selain itu, dalam keadaan ini pemerintah dan warga harus bersinergi dalam membantu saudara kita yang terdampak,” katanya. (FL/E-4)
BANJIR besar melanda sejumlah daerah di Padang pada November 2025 lalu. Beruntung saat itu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Padang turut aktif.
BENCANA banjir besar yang melanda wilayah Aceh dan Sumatra Utara memicu kondisi darurat kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyoroti lambatnya penanganan sawah terdampak bencana Sumatra saat meninjau langsung lokasi Kabupaten Padang Pariaman.
Inisiatif ini dilaksanakan bekerja sama dengan Lembaga Kemanusiaan dan Tanggap Bencana (LKTB), unit kemanusiaan dan penanggulangan bencana dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
UPAYA pemulihan pascabencana di Kabupaten Agam terus digenjot dengan dukungan pemerintah pusat.
Kapolda Aceh menjelaskan bahwa proyek pembangunan hunian tetap tersebut mencakup total 150 unit rumah dengan beragam konstruksi, yakni 50 unit rumah berbahan kayu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved