Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBESAR 20% dana desa di Kabupaten Merangin difokuskan untuk usaha ketahanan pangan dalam mendukung sukses Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Wakil Bupati Merangin, H Abdul Khafidh, usaha ketahanan pangan tersebut antara lain diberdayakan untuk usaha pangan yang ternak ayam potong, ayam petelur, budidaya perikanan air tawar, padi sawah, sayuran dan bahan pokok lain yang dibutuhkan dapur MBG atau SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang tersebar di Merangin.
“20% dana desa di setiap kecamatan itu disatukan. Kemudian digunakan menjadi modal kegiatan usaha pangan yang dibutuhkan dapur MBG,” ujar Abdul Khafidh.
Dikatakan, terobosan tersebut sudah dipaparkan Abdul Khafidh pada Rapat Validasi Data Titik SPPG se-Sumatra yang digelar di Palembang, Sumsel, Kamis kemarin (2/10).
Berdasarkan informasi tertulis yang disampaikan Dinas Kominfo Merangin, inovasi yang dipaparkan Wabup Merangin di Palembang tersebut mendapat apresiasi positif dari Sekretaris Deputi Bidang Sistem Tata Kelola BGN Ernia Sofi Yessi.
Inovasi serupa diharapkan Ernia bisa diadopsi oleh daerah lainya, untuk menjamin kecukupan kebutuhan bahan pokok SPPG. Disampaikan, Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri Noudy Reinold Pierre Tendean, yang hadir pada acara serupa, juga memberikan apresiasi positif.
Menurutnya, pemberdayaan 20% dana desa untuk ketahanan pangan itu sebagai langkah strategis dan memiliki potensi ganda. Program itu, lanjut Noudy Reinold Pierre Tendean, akan sangat membantu SPPG, sekaligus menguntungkan dan membahagiakan petani, karena hasil panennya langsung ada yang menampung dan tercipta perputaran uang yang lebih cepat.
“Terimakasih Pak Wakil Bupati. Saya kira ini adalah langkah-langkah yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Program ini sarat dengan potensi bisnis. SPPG terbantu, petaninya senang dan bahagia,” ujar Noudy.(SL/E-4)
KPK memaparkan 10 modus korupsi yang kerap terjadi di daerah, mulai dari suap pengadaan barang dan jasa hingga jual beli jabatan di lingkungan ASN.
ABPEDNAS gelar Jaga Desa Awards 2026 di Jakarta sebagai apresiasi transparansi tata kelola keuangan desa dan sinergi dengan Kejaksaan RI.
Transformasi digital desa melalui platform DIGIDES terbukti meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa 2026.
Penurunan kemiskinan di Indonesia melambat. Simak analisis mengapa kepemimpinan ekosistem dan tata kelola lebih krusial daripada sekadar besaran anggaran.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI, Tjandra Yoga Aditama, menilai pemanfaatan dana desa untuk pengendalian tuberkulosis (TB) tetap relevan dan tepat sasaran.
ANGGOTA Komite 1 DPD dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El mengatakan pengelolaan dan pengawasan dana desa harus dikuatkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved