Penanganan Kasus Pembunuhan Brigadir Nurhadi, Bareskrim Asistensi Polda NTB

DIREKTORAT Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengasistensi Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menangani kasus pembunuhan Brigadir Muhammad Nurhadi. Anggota Propam Polda NTB itu ditemukan tewas di dasar kolam Vila Gili Trawangan.

Korban diduga dibunuh secara berencana oleh dua atasannya. "Hanya asistensi," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro saat dikonfirmasi, Sabtu (12/7).

Djuhandani mengatakan dalam asistensi itu pihaknya akan memberi petunjuk tentang teknis dan taktis pembuktian. Khususnya, dalam penerapan pasal.

Baca juga : Selidiki Dugaan Kesaksian Palsu, Bareskrim Periksa Terpidana Kasus Vina Cirebon

"Karena hasil pembuktian secara saintifik masih adanya penerapan pasal yang kurang tepat serta tambahan pasal yang kita sarankan," katanya.

Peristiwa nahas ini terjadi pada 16 April 2025 di sebuah vila di kawasan wisata Gili Trawangan. Korban ditemukan tak bernyawa di dasar kolam renang. Hasil autopsi yang dirilis oleh tim forensik menyebut bahwa korban mengalami tanda-tanda kekerasan sebelum meninggal.

Pada jenazah korban ditemukan retak pada tulang lidah yang menunjukkan korban diduga dicekik sebelum ditenggelamkan. Dua tersangka perwira, yakni Komisaris I Made Yogi Purusa Utama dan Ipda Haris Chandra, merupakan atasan langsung korban di unit Propam.

Baca juga : Usut Keterangan Palsu Kasus Vina, Bareskrim Periksa Saka Tatal Pekan Depan

"Ada unsur penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dalam kasus ini. Tidak hanya dua tersangka, polisi juga menetapkan seorang perempuan berinisial M sebagai tersangka ketiga yang diduga terlibat dalam kegiatan di vila saat insiden terjadi," kata Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Syarif Hidayat saat jumpa pers di Mataram, Senin (7/7). 

Setelah menjalani sidang kode etik pada 27 Mei 2025, kedua tersangka resmi dipecat dari dinas kepolisian dengan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Penyidik juga menerapkan pasal berlapis 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, Pasal 351 tentang penganiayaan, dan Pasal 359 tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. (Yon/P-2)