Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Cirebon, Jawa Barat, tidak membeli mobil dinas baru untuk bupati maupun wakil bupati terpilih.
“Sejauh ini tidak ada opsi untuk membeli atau menyewa kendaraan dinas baik untuk bupati maupun wakil bupati terpilih,” tutur Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hilmi Rivai, Minggu (16/2).
Dijelaskan Hilmi, Pemkab Cirebon akan melaksanakan kebijakan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Menurut Hilmi, pengurangan anggaran di berbagai sektor telah didiskusikan secara internal beberapa waktu lalu.
Dalam diskusi tersebut, alokasi anggaran untuk membeli mobil dinas bagi bupati dan wakil bupati terpilih menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk dilakukan efisiensi. “Sejauh ini tidak ada opsi untuk membeli atau menyewa kendaraan dinas baik untuk bupati maupun wakil bupati terpilih,” tutur Hilmi, Minggu (16/2).
Pemkab juga sedang berupaya mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang sudah ada. Kendaraan dinas yang tersedia, akan tetap digunakan jika kondisinya masih layak pakai. “Meskipun tidak ada pengadaan kendaraan dinas baru, kami memastikan operasional kepala daerah tidak terganggu,” tutur Hilmi.
Selain kendaraan dinas, lanjut Hilmi, sektor lainnya seperti belanja pegawai dan sejumlah proyek yang dinilai belum mendesak dimasukkan ke penghematan atau efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Pihaknya, lanjut Hilmi, menggunakan anggaran untuk sektor prioritas, seperti layanan publik, pembangunan infrastuktur serta kesejahteraaan masyarakat. “Langkah ini sebagai bagian dari strategi efisiensi keuangan daerah sekaligus memastikan bahwa anggaran yang tersedia dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara efektif,” tutur Hilmi. (E-2)
DI tengah isu pemecatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pemerintah Kabupaten Cirebon justru berencana melakukan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Cirebon berencana menerapkan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam waktu dekat. WFH ASN tersebut akan berlangsung pekan depan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon, Jawa Barat, segera melakukan inventarisasi tanaman sawit di wilayah mereka. Kelapa sawit akan diganti dengan tanaman lainnya.
“Desa Sinarancang, Kecamatan Mundu. Sedangkan ratusan desa lainnya dalam kondisi stabil,”
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan, Jawa Barat, menggelontorkan program beasiswa untuk 5 ribu santri hingga 2029 mendatang.
Melalui Perda CSR ini Imron berharap setiap perusahaan bisa lebih terarah membantu pembangunan di Kabupaten Cirebon.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved