Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, hingga akhir pekan lalu telah menyalurkan (dropping) air 188 tangki atau 940.000 liter untuk membantu warga desa yang kekeringan.
Sementara itu, ada enam desa yang kini dilanda kekeringan, yaitu Desa Sidorejo, Tangkil, Kendalsari, dan Tlogowatu di Kecamatan Kemalang, Desa Bandungan di Kecamatan Jatinom, dan Desa Dukuh di Kecamatan Bayat.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Klaten, Anjung Darojati, mengungkapkan dropping air untuk enam desa itu hingga saat ini total telah mencapai 188 tangki atau 940.000 liter. Dropping air dimulai 10 Juni 2024.
Baca juga : Antisipasi Kekeringan, Pemkot Semarang Cadangkan 1,5 Juta Liter Air Bersih
“Bantuan air bersih sebanyak itu terdistribusi untuk Desa Sidorejo 56 tangki, Tangkil 138 tangki, Kendalsari 24 tangki, Tlogowatu 52 tangki, Desa Bandungan 36 tangki, dan Desa Dukuh 14 tangki,” paparnya, dikutip di Jakarta, Selasa (16/7).
Krisis air bersih di Desa Sidorejo dialami 962 KK/3.078 jiwa, Desa Tangkil 8 KK/25 jiwa, Desa Kendalsari 134 KK/393 jiwa, Desa Tlogowatu 1.119 KK/3.201 jiwa, Desa Bandungan 434 KK/1.207 jiwa, dan Desa Dukuh 180 KK/586 jiwa.
“Sehingga, jumlah warga di enam desa penerima manfaat dropping air BPBD Klaten total 2.837 KK/8.490 jiwa. Pun, kegiatan penyaluran bantuan air untuk warga di daerah kekeringan itu terus digiatkan,” ujar Anjung.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak meresmikan pengoperasian 2.664 titik air atau sumur bor di seluruh Indonesia, termasuk 389 titik air di NTT.
Presiden Jokowi dan Iriana Jokowi telah bermalam di IKN sejak pekan lalu. Jokowi menyebut sejumlah fasilitas penunjang seperti air dan listrik sudah tersedia di Istana.
Dibutuhkan kontribusi lintas sektor baik itu pemerintah, praktisi, dan akademisi untuk mengembangkan optimalisasi lahan pangan.
Pengelolaan air tanah perlu dilakukan secara efisien
SEKITAR 89% penduduk Indonesia mengharapkan pemerintah memastikan fasilitas publik yang efisien, seperti menerapkan denda lebih tinggi bagi mereka yang mencemari pasokan air publik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved