Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana menyebut perhelatan Pilkada serentak 2024 dinilai lebih rawan dibandingkan dengan kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 lalu.
“Pilkada lebih rawan daripada Pilpres, karena paslon (pasangan calon) akan berhadapan di satu kabupaten/kota, semakin sedikit paslon akan semakin rawan,” kata Nana pada acara Rakor Pemantapan Isu-isu Strategis Jelang Pilkada serentak 2024, yang dilaksanakan di Hotel Kesambi, Kota Semarang, Rabu, 26 Juni 2024.
Untuk mengantisipasi kerawanan-kerawanan yang ada, lanjut Nana, Pemprov Jawa Tengah melakukan langkah-langkah dengan terus berkoordinasi, berkolaborasi, dan bersinergi dengan pihak-pihak terkait.
Baca juga : Sejumlah TPS Lakukan Pemungutan Suara Susulan 24 Februari
“Kami juga akan berkoordinasi dengan parpol, untuk menegaskan ke paslon, supaya mampu mengendalikan partisipan atau konstituennya agar tidak terprovokasi,” kata dia.
Menurut dia, dengan adanya sinergi yang baik, maka segala permasalahan bisa segera diatasi dengan baik.
Dibeberkan dia, ada empat indikator dalam kesuksesan Pilkada, meliputi: tingginya partisipasi masyarakat, terjaganya iklim kondusif, berjalannya setiap tahapan penyelenggaraan pilkada, dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
Baca juga : Puluhan TPS di Jawa Tengah Lakukan Pemungutan Suara Ulang
Nana menyatakan, Rakor yang menghadirkan Kesbangpolinmas dan Satpol PP se kabupaten/kota se Jawa Tengah itu dinilai penting. Sebab, untuk mengingatkan persiapan maupun kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2024, baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, maupaunn TNI-Polri.
Walakin, Nana memastikan Pilkada serentak 2024 di wilayahnya dijamin akan berjalan aman dan sukses.
Sementara itu, Karo Ops Polda Jateng, Kombes Pol Basya Radyananda mengatakan, sejumlah isu kerawanan Pilkada yang perlu diperhatikan diantaranya soal netralitas aparatur sipil negara (ASN).
Baca juga : Di Sirekap, Pemilih Prabowo-Gibran di TPS Purbalingga Bertambah 800
“Isu netralitas politik ASN di Pilkada yang perlu kita perhatikan bersama,” kata dia.
Kerawanan lainnya, lanjut dia, daerah-daerah rawan bencana, pulau-pulau terpencil, dan lainnya.
(Z-9)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah melalui kegiatan rembuk warga sehingga warga dapat berkumpul dan berdiskusi dengan kepolisian.
Surat pengajuan cuti sudah diterima dari sekda. Saat ini surat tersebut telah disampaikan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Dukungan itu menguat karena Ono Surono dinilai sebagai sosok pluralisme, sehingga perubahan bisa terjadi.
Dinda mengidap meningtis sejak usia 8 bulan dan telah berupaya dilakukan pengobatan ke berbagai tempat
Setelah tahapan Coklit (pencocokan dan penelitian), Bawaslu Bali tetap fokus pada sejumlah tahapan berikutnya sebelum daftar pemilih ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Biden menyerahkan tiket pencalonan presiden dari Partai Demokrat kepada wakil presidennya, Kamala Harris.
KOALISI Indonesia Maju (KIM) sejak awal telah berkomitmen untuk tetap bersatu dalam pilpres dan pilkada. Komitmen ini semakin kuat saat pilpres usai dan berhasil menjadikan Prabowo Subianto
EORANG ahli bedah jantung yang juga mantan Menteri Kesehatan Iran Masoud Pezeshkian berhasil memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) Iran.
PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
Menurut AHY, penyelenggaran pilpres dan pileg yang dilakukan serentak menyebabkan banyak calon anggota legislatif yang berkontestasi cenderung tidak dikenali.
Keserentakan pada Pemilu 2024 lalu merupakan salah satu dari lima model yang direkomendasikan Mahkamah Konstitusi (MK).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved