Di Jateng, Pilkada Lebih Rawan Dibandingkan Pilpres

PJ Gubernur Jateng, Nana Sudjana dalam penyelenggaraan Pilkada, potensi kerawanannya beragam. Mulai dari kompetisi antar parpol pendukung yang sangat intens, hoaks, hate speech, money politics, dan netralitas aparatur sipil negara (ASN).

"Untuk Pilkada saya kira lebih rawan dibandingkan Pilpres," kata Nana di Semarang, Selasa (4/5).

Oleh karenanya, diperlukan keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mengantisipasi konflik antarkelompok masyarakat pendukung.

Baca juga : Rudy Nilai PDIP Kalah di Solo karena Bansos dan Politik Uang

Selain itu, lanjut Nana,  perlu meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan instansi terkait. Tujuannya agar dapat menjaga kondusivitas, kelancaran, dan ketertiban wilayah selama pemilu.

"Kami juga merangkul forum-forum (warga) supaya mampu menjaga kondusivitas wilayah," ungkap Nana.

Pemantauan dan inventarisasi permasalahan selama tahapan Pilkada ini juga dilakukan melalui Desk Pilkada yang juga melibatkan instansi vertikal. Desk Pilkada tingkat provinsi sampai kabupaten/kota juga sudah dibentuk.

Baca juga : Menafsir Politik sebagai Muamalah Duniawiah

"Posko Pilkada juga sudah disiapkan. Di kabupaten/kota juga sudah membuat," jelasnya.

Untuk mengawal dan mengamankan Pilkada Serentak di Jawa Tengah, Pemprov Jateng sudah menyiapkan Satlinmas. Pasca Pemilu 2024 pada Februari lalu, sudah ada 97.291 anggota Satlinmas yang mengikuti pelatihan.

Jumlah itu nanti masih akan bertambah sesuai dengan kebutuhan KPU. Mengingat jumlah TPS yang diperkirakan akan digunakan untun Pilkada di Jawa Tengah sebanyak 58.677 lokasi.

Baca juga : Nana Sudjana Ajak Masyarakat Membumikan Nilai-nilai Pancasila

"Kami terus lakukan pengecekan dan koordinasi dengan KPU terkait kebutuhan personel Satlinmas di masing-masing TPS," katanya.

Ketua KPU Jateng Handi Tri Ujiono mengatakan, dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk anggaran, fasilitasi, dan SDM termasuk dua linmas di tiap TPS sudah disiapkan.

"Kami juga akan terus berkoordinasi agar sebulan sebelum pemungutan suara itu sudah terpenuhi untuk petugas pengamanan TPS," kata dia. (Z-6)