Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
JELANG Pilkada 2024, DPD Partai NasDem Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, masih melakukan penjaringan guna mencari figur terbaik untuk memimpin Tasikmalaya.
Untuk menemukan figur terbaik, DPD Partai Nasdem Kabupaten Tasikmalaya masih melakukan komunikasi dengan partai lain yang telah lolos parlemen.
Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Tasikmalaya, Ade Ikhwan Batara, mengatakan jelang Pilkada serentak di Kabupaten Tasikmalaya, Partai NasDem masih komitmen dan konsisten terhadap mekanisme yang sedang dijalankan.
Baca juga : DPRD Kota Bandung Godok Nama Pj Wali Kota
"Kita masih melakukan komunikasi dengan partai manapun dan tidak menutup diri hanya kaidah-kaidah tentang sosok calon yang akan diusung, baik bupati atau wakil bupati melalui proses mekanisme yang sedang berjalan. DPD Partai NasDem, sangat menghargai proses yang sedang berjalan dan juga kami sangat menghargai para kandidat yang sedang ikut berproses," katanya, Rabu (29/5).
Partai NasDem tetap memiliki harapan dalam menghadapi Pilkada 2024 melalui optimalisasi proses penjaringan. Survei kandidat bisa dijalankan semaksimal mungkin agar Partai NasDem bisa menyodorkan sosok terbaik yang dapat menjadi pilihan masyarakat.
"Yang dibutuhkan calon bupati bukan hanya Partai NasDem dan bukan partai politik di Kabupaten Tasikmalaya, tetapi kandidat calon yang dibutuhkan masyarakat. Akan tetapi, ke depan kita juga masih godok supaya bisa menjadi leader yang membawa harapan baru bagi Kabupaten Tasikmalaya dan jangan sampai kita menentukan sosok calon hanya berafiliasi pada kepentingan sepihak maupun kelompok orang," ujarnya.
Baca juga : Gerindra Kabupaten Tasikmalaya Merapat ke Koalisi Demokrat, PAN dan PPP
Menurutnya, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya pada tahun 2024 ini masih lama, tapi berbagai upaya komunikasi antarpartai yang masuk parleman masih dilakukan.
"Jangan tergesa-gesa tapi harus didalami terutama semua para kandidat memang semua layak dan baik. Namun, dalam penyaringan juga harus betul-betul selektif, memakai etika baik dalam berpolitik, sistem perpolitikan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya." ujarnya.
"NasDem masih menjalin komunikasi dengan siapapun tidak ada dengan orang yang dikecualikan, kita punya komitmen terbuka untuk bekerja sama. Akan tetapi, sekarang ini Partai NasDem menunggu proses penjaringan calon dan komunikasi dengan partai yang lain dalam tahapan penjaringan kandidat bakal calon, survei untuk memunculkan figur supaya apa yang diinginkan masyarakat ke depan dan nanti adanya paket rakyat hingga paket partai," pungkasnya. (J-3)
SEBANYAK 10.001 bendera merah putih dipasang di Museum Gedung Perundingan Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Saat ini kondisi yang dialami para pengusaha tekstil adalah import dari negara luar yang tak terkendali. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah untuk membantu pengusaha dalam negeri.
Musim kamarau yang terjadi pada tahun ini ada peningkatan kasus terutama nyamuk aedes aegypti atau demam berdarah dengue (DBD). Peningkatan kasus, menyebabkan 4 orang meninggal
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dukungan itu menguat karena Ono Surono dinilai sebagai sosok pluralisme, sehingga perubahan bisa terjadi.
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
ICW melaporkan maraknya kasus korupsi terkait dana hibah pemilihan kepala daerah (Pilkada), yang berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved