Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Kota Surabaya menyiagakan puskesmas selama 24 jam untuk mengantisipasi adanya kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) mengalami sakit ketika bertugas di Pemilihan Umum 2024. Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Nanik Sukristina mengatakan operasional puskesmas ditunjang mobilisasi tenaga kesehatan ke masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).
"Kami menyampaikan puskesmas disiagakan 24 jam, ada tim yang berkeliling bersama tim dari kecamatan dan kelurahan ke TPS," kata Nanik sesuai rapat koordinasi di Ruang Komisi D DPRD Kota Surabaya, Senin (12) seperti dilansir dari Antara.
Tim kesehatan itu berjumlah tiga hingga empat orang, mereka terdiri dari dokter dan perawat yang disebar ke masing-masing wilayah kelurahan.
Baca juga : Satpol PP DKI Kerahkan 3.838 Petugas Amankan Pemilu 2024
Dinkes juga mempersiapkan layanan berupa kanal pelaporan kegawatdaruratan di setiap puskesmas.
Lebih lanjut, kata dia, layanan tersebut nantinya dihubungkan dengan jaringan "Command Center 112", sesuai usulan Komisi D DPRD Kota Surabaya.
"Usulan dihubungkan dengan 112 akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya," ujarnya.
Baca juga : Ribuan Anggota KPPS Bangka Nunggak Iuran BPJS, Kok Bisa?
Di tempat sama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu menyatakan layanan kesehatan hingga kanal laporan kegawatdaruratan disiagakan hingga rampungnya seluruh tahapan pemungutan suara.
Dia menyatakan teknis yang disiapkan merupakan upaya seluruh pemangku jabatan menyukseskan jalannya Pemilu 2024.
"Maka dari itu Pemkot Surabaya bersama-sama dengan KPU, Bawaslu, dan seluruh unsur Forkopimda berupaya untuk dapat menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan baik," kata Yayuk, sapaan akrabnya.
Baca juga : Cegah Kasus Kematian seperti di Pemilu 2019, KPU Pantau Kesehatan Petugas KPPS
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Khusnul Khotimah mengatakan rapat koordinasi yang dilakukan untuk mendapatkan detail pola antisipasi maupun penanganan ketika ada KPPS mengalami sakit saat tahapan pemungutan suara berjalan.
"Memastikan persiapan yang telah dilaksanakan, terutama nakes, hotline, dan alurnya saat terjadi keadaan darurat. Kami juga memastikan apakah disediakan suplemen atau vitamin," ujarnya.
Khusnul juga mendorong agar kanal laporan bisa berfungsi optimal hingga tugas KPPS rampung keseluruhan.
Baca juga : Cari Kerja? KPU RI Buka Lowongan untuk 5.741.127 Petugas KPPS
"KPPS ini melakukan tugasnya dari pagi dan melakukan penghitungan mulai pukul 14.00 WIB, bahkan bisa sampai berhari-hari. Kami juga harus memastikan apakah hotline hanya 14 Februari atau bagaimana," katanya.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Pemerintah Kota Jayapura, Papua, menyebut total anggaran untuk tahapan Pilkada 2024 di daerah itu mencapai Rp97 miliar.
PROSES pemutakhiran data pemilih (muntarlih) untuk Pilkada 2024 menjadi hal krusial untuk menentukan akurasi logistik seperti surat suara.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memastikan pelayanan untuk para pemilih disabilitas di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 akan jauh lebih baik dibandingkan pemilihan umum sebelumnya
KPU Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Jabar), melaksanakan penghitungan ulang surat suara Pileg 2024 di empat tempat pemungutan suara (TPS), Kamis (27/6).
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan jadwal pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 di sejumlah tempat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
partisipasi pemilih ditentukan oleh bagaimana KPU menyosialisasikan kegiatan PSU di daerah masing-masing.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved