Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BELASAN pegawai diduga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Garut yang tergabung dalam Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara menyatakan dukungan terhadap salah satu calon wakil presiden (cawapres). Pernyataan dukungan terhadap cawapres nomor 2 Gibran Rakabuming Raka itu viral melalui media sosial dan pesan whatsapp.
Sebuah video berdurasi waktu 19 detik yang beredar melalui pesan whatsapp dan media sosial, belasan orang diduga pegawai Satpol PP Garut menyampaikan dukungannya secara tidak langsung terhadap Cawapres nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka dengan isi narasi disampaikan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan.
Sebelum menyatakan dukungannya terhadap cawapres nomor 2, juru bicara dalam video tersebut menyebut mereka berasal dari Forum Komunikasi Bantuan polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Namun, mereka langsung disampaikan narasinya secara kompak yang diikuti semuanya.
Baca juga: Ketua Umum RAGAM Minta Tindak Tegas Oknum TNI Penganiaya Pendukung Ganjar
“Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari forum komunikasi bantuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masyarakat yakni Mas Gibran Rakabuming Raka, terima kasih," ucapnya.
Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Satpol PP Garut Tubagus Agus Sofyan mengatakan, pihaknya sudah menerima informasi berkaitan dengan adanya dukungan terhadap salah satu cawapres. Namun, pernyataan dukungan itu sangat disayangkan.
Baca juga: Wali Kota Tangsel Ingatkan ASN Harus Netral
“Kami sudah dapat informasi dan kejadian itu sangat disayangkan, apalagi videonya itu viral melalui pesan whatsapp hingga media sosial. Kami baru saja ikrar netralitas dalam Pemilu 2024 dan sekarang ini kaitan dengan video sedang dalam proses melibatkan provost Satpol PP Kabupaten Garut," katanya, Selasa (2/1).
Ia mengatakan, terkait adanya dukungan yang dilakukan mereka langsung bergerak cepat menangani persoalan tersebut dan memanggil setiap orang yang ada di video tapi selama ini belum mengetahui kapan video itu dibuatnya. Akan tetapi, para pegawai yang menyatakan dukungan dalam video status bukan aparatur sipil negara (ASN), baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Kami belum bisa memastikan kapan video itu dibuat, kemungkinan sebelum pelaksanaan ikrar netralitas hingga mereka pengambilan videonya diperkirakan di salah satu pos yang ada di pusat kota, pengkolan, Jalan Ahmad Yani. Namun, mereka memang anggota Satpol PP Garut tapi status tenaga Sukwan dan kami menyayangkan karena mengatasnamakan dan menggunakan seragam Satpol PP," ujarnya. (AD/Z-7)
Menko Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan Indonesia akan netral dan objektif saat menjalankan tugas sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB
BELUM lekang dari ingatan publik pengesahan UU No 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), kini kita kembali disuguhkan wacana revisi UU yang sama yang menyimpan api dalam sekam.
Banten menjadi provinsi dengan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa terbanyak selama tahapan Pilkada 2024 berjalan.
Pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi berbagai sengketa perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
NI-Polri tetap menjaga netralitasnya hingga tahapan akhir penetapan Pramono-Rano sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Cucun menekankan agar penyelenggara Pemilu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada 2024.
Di sisi lain, menurutnya, Gibran seolah menutup celah konflik tanpa harus masuk ke dalam perdebatan soal sejarah politik keluarganya.
Lucky menilai, kondisi tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menyikapi informasi yang beredar.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
Wapres Gibran melepas Presiden Prabowo ke Rusia untuk bertemu Putin. Agenda utama mencakup kerja sama energi, pasokan minyak, dan isu geopolitik global.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka, mendorong adanya pelibatan hakim ad hoc dari kalangan profesional dalam persidangan kasus penyiraman air keras Andrie Yunus.
Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus sempat menyinggung soal wacana Wapres Gibran untuk berkantor di IKN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved