Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan penyebab kelangkaan dan tingginya harga pupuk. Pasalnya, ia kerap mendapat pertanyaan mengenai persoalan itu dari petani sejak 2020.
"Saya itu kalo ke desa ketemu petani sejak tahun 2020 keluhannya selalu satu pupuk. utamanya pupuk bersubsidi bener? supaya bapak ibu saudara tau ada ceritanya," ujar Presiden Jokowi saat menghadiri acara Pembinaan Petani Se-Jawa Tengah, disiarkan melalui Youtube Sekretariat Presiden, Selasa, 2 Januari 2024.
Presiden menjelaskan saat ini kondisi ekonomi dunia dalam ketidakpastian. Hal ini menyebabkan munculnya krisis keuangan, pangan, dan energi.
Baca juga: Tepis Ganjar, Gerindra Beberkan Ketersulitan Petani Akses Pupuk Subsidi
"Karena covid-19 semuanya, bahkan dari 200 lebih negara 96 negara sudah menjadi pasien IMF," tuturnya.
Kondisi diperburuk dengan perang Ukraina dengan Rusia. Dampaknya sebanyak 207 juta ton gandum berhenti diekspor dari kedua negara tersebut.
Baca juga: Sambangi Petani di Brebes, Anies Bagikan Kupon Jaminan Pembelian Hasil Panen
"Saya berpikir waktu itu alhamdulillah Indonesia makannya beras, makanan pokok beras, tetapi ternyata yang namanya pupuk, itu bahan bakunya berasal dari Rusia dan Ukraina," jelasnya.
Oleh karena itu, sulitnya mendapatkan bahan baku menyebabkan harga pupuk melambung tinggi. Saat ini, ia berupaya untuk memenuhi kebutuhan pupuk subsidi untuk petani.
"Sehingga di 2024 ini saya udah ngomong ke Menkeu agar subsidi pupuk ditambahkan senilai angka hitungan kita Rp14 triliun harus ditambah. Untuk menutup kekurangan pupuk yang ada di lapangan," pungkasnya. (Medcom/Z-7)
Penyaluran pupuk bersubsidi akan tetap dilakukan meski kontrak pertama senilai Rp26,7 triliun akan habis pada Juli 2024.
PEMERINTAH saat ini terus berupaya memperbaiki beberapa prinsip pelaksanaan subsidi pupuk. Dari yang semula hanya berbicara penerima manfaat, skema-skema subsidi,
PEMERINTAH saat ini terus bekerja secara intensif untuk membahas bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pupuk bersubsidi.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengkritisi rendahnya serapan pupuk subsidi yang baru mencapai 32,6% dari total alokasi 9,55 juta ton.
Aplikasi digital I-Pubers memudahkan petani dalam menebus pupuk bersubsidi, karena cukup dengan membawa KTP asli ke kios.
Kementan pastikan distribusi pupuk subsidi tepat sasaran
PT Pupuk Indonesia menandatangani Joint Development Study Agreement (JDSA) atau perjanjian studi pengembangan bersama dengan Chevron New Energies International.
KAPAL Motor (KM) Lintas Armada Nusantara (LAN) yang terbalik di Alur Pelabuhan Sungai Pangkalbalam Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung. Minggu lalu, ternyata bermuatan ribuan ton pupuk.
KEPUTUSAN pemerintah melanjutkan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) sebesar US$6 per million british thermal unit (mmbtu) dapat terus menggerus penerimaan negara.
Endapan silika dan unsur-unsur penyertanya bermanfaat bagi tanaman karena meningkatkan pertumbuhan dan daya tahan terhadap serangan hama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved